PROBOLINGGO – Isu pembangunan daerah, kualitas pendidikan, lapangan kerja, hingga minimnya keterlibatan generasi muda menjadi perhatian dalam diskusi publik bertajuk Pembangunan Daerah untuk Siapa Pendidikan Lapangan Kerja Gen Z Bisa Apa. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Titik Realitas, Gerakan Pemuda Progresif, dan Aliansi BEM Probolinggo Raya sebagai ruang dialog antara mahasiswa, akademisi, aktivis, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
Forum tersebut mengangkat berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kota dan Kabupaten Probolinggo. Para peserta menilai pembangunan daerah tidak cukup berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
Koordinator Daerah Aliansi BEM Probolinggo Raya, Azam, mengatakan pembangunan yang sesungguhnya harus mampu menghadirkan kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut menentukan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, ruang strategis bagi pemuda masih belum terbuka secara merata. Ia menilai kesempatan berkontribusi masih lebih banyak diberikan kepada kalangan yang memiliki kedekatan dengan elit politik, sementara pemuda yang kritis, independen, dan memiliki kapasitas belum memperoleh ruang yang sama.
"Generasi muda tidak boleh hanya menjadi pelengkap kegiatan seremonial pemerintah. Mereka harus dilibatkan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan masa depan daerah," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Azam juga menyoroti dinamika kepengurusan KONI di Kota maupun Kabupaten Probolinggo. Ia menilai organisasi olahraga harus tetap menjaga independensi dan fokus pada pembinaan atlet.
Menurutnya, keberadaan figur politik dalam kepengurusan organisasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan.
"KONI bukan ruang distribusi jabatan politik. KONI adalah rumah bagi atlet, pelatih, dan insan olahraga. Organisasi ini harus dipimpin oleh orang yang memahami pembinaan olahraga dan bebas dari kepentingan politik praktis," katanya.
Azam juga mengajak Generasi Z mengambil peran sebagai kekuatan kontrol sosial dengan aktif melakukan riset, kajian, advokasi, serta memberikan kritik berbasis data terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Pengamat Politik Taufikur Rohman menegaskan bahwa paradigma pembangunan daerah harus bergeser dari orientasi angka menuju orientasi manusia.
Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan investasi, maupun banyaknya proyek infrastruktur, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Ia menilai APBD seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat sektor pendidikan, menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan pelayanan kesehatan, memperluas perlindungan sosial, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia.
"Pembangunan daerah bukan hanya membangun jalan atau gedung. Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang benar-benar menikmati hasil pembangunan tersebut. Jika masyarakat masih kesulitan memperoleh pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan pelayanan dasar yang baik, maka pembangunan perlu dievaluasi," ujarnya.
Taufikur Rohman juga mendorong pemerintah daerah agar melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda dalam penyusunan kebijakan sehingga pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada sesi lainnya, Ketua KOPRI PMII Probolinggo, Arina Rosada Nuriyah Murdiyanto, mengangkat pentingnya penguatan kapasitas perempuan dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan di ruang publik tidak cukup diukur dari jumlah keterwakilan, melainkan harus didukung oleh kompetensi, integritas, dan kualitas sumber daya manusia.
"Tidak semua perempuan lahir dengan akses yang sama. Namun setiap perempuan memiliki kesempatan untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan membangun kapasitas dirinya," ungkapnya.
Arina mengajak perempuan, khususnya generasi muda, untuk terus meningkatkan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman berorganisasi agar mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
Diskusi publik tersebut ditutup dengan kesepahaman bahwa pembangunan daerah harus berlandaskan partisipasi, transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Para narasumber menilai pemerintah membutuhkan kritik yang konstruktif, masyarakat memerlukan ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan generasi muda harus diberikan kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Melalui forum ini, penyelenggara berharap pembangunan di Probolinggo Raya tidak hanya menghasilkan capaian administratif dan statistik, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata melalui pendidikan yang lebih baik, lapangan kerja yang lebih luas, pelayanan publik yang berkualitas, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam menentukan masa depan daerah.(hs)
