Pasuruan, Liputan5news.com - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan hari ini bukan lagi penjaga kas daerah. Ia menjelma jadi tembok tebal yang memisahkan rakyat dari hak atas informasi.
Kami dari Aliansi Poros Tengah mengecam keras sikap Bapenda yang menolak membuka data PAD secara detail dan peruntukannya ke masing-masing OPD. Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini pelecehan terhadap Undang undang Keterbukaan Informasi Publik dan semangat partisipasi warga.
1. Tidak Partisipatif
PAD itu uang rakyat. Dibayar dari keringat pedagang, supir, pemilik warung, dan petani. Tapi saat rakyat minta tahu: berapa yang masuk, dari sektor mana, dan lari ke OPD mana, Bapenda bungkam.
Partisipasi publik yang diamanatkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya jadi jargon di atas kertas.
2. Tidak Proporsional
hasil pengamatan kita dari beberapa sumber PAD 2024 tembus target, bahkan melampaui. Tapi yang terlihat di lapangan: jalan di Nguling masih berlubang, PJU di Lekok mati, sekolah di Grati bocor.
Kalau datanya tidak dibuka, bagaimana publik bisa menilai apakah pembagian anggaran ke OPD sudah proporsional atau hanya habis di barat yang dekat kekuasaan?
3. Tidak Terbuka
Bapenda bersembunyi di balik alasan “data sensitif” dan “tunggu rapat internal”. Padahal UU 14/2008 Pasal 11 tegas: data APBD dan PAD adalah informasi berkala yang wajib diumumkan.
Keterbukaan bukan hadiah. Itu kewajiban. Menutupnya adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum.
Ruang kontrol sosial mati. Dugaan kebocoran, mark-up, dan titip proyek di OPD tidak bisa diuji. Rakyat hanya diberi angka final di baliho, tanpa tahu prosesnya. Ini pintu masuk korupsi.
ada point pokok pada tuntutan Aliansi poros tengah dalam aksi demonstrasi,Minggu depan antara lain ,
1. Buka data realisasi PAD per sektor 2023-2025 per kecamatan.
2. Publikasi alokasi dan realisasi belanja PAD ke setiap OPD, lengkap dengan output fisik.
3. Gelar forum data terbuka bersama DPRD, media, dan LSM. Jangan sembunyi di ruang rapat tertutup.ungkap Saiful Arif .
"Bapenda harus ingat, kalian bukan pemilik uang. Kalian hanya bendahara rakyat. Kalau tidak sanggup transparan, mundur saja.
Rakyat tidak butuh pejabat yang pintar menyembunyikan angka. Rakyat butuh pelayan yang berani membuka buku kas.
“PAD itu milik publik. Buka datanya, atau bubarkan Bapenda!” tegas Yudi buleng , koordinator Aliansi poros tengah lainya .(Ze)
