LUMAJANG, liputan 5 news.com
9 Mei 2026 – Sejumlah kasus dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan marak terjadi sepanjang bulan April hingga Mei 2026 di wilayah Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Dari pantauan Liputan5news.com, salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut diduga memainkan alokasi dana, di mana biaya penyajian menu nyatanya jauh di bawah ketentuan resmi pemerintah, meskipun pihak pengelola mengklaim sudah sesuai standar.
Berdasarkan rincian struktur anggaran resmi program MBG tahun 2026, total dana yang disalurkan pemerintah mencapai sekitar Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi, dengan perincian alokasi sebagai berikut:
- Dana bahan baku makanan: Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Nilai ini dibedakan berdasarkan kelompok sasaran: Rp8.000 untuk balita hingga siswa SD kelas 3, dan Rp10.000 untuk siswa SD kelas 4 ke atas, ibu menyusui, dan kelompok lainnya.
- Biaya operasional: Rp3.000 per porsi, mencakup biaya manajemen, logistik, serta insentif bagi tenaga pelaksana atau relawan.
- Insentif fasilitas: Sebesar Rp6.000.000 per hari (setara dengan Rp2.000 per porsi dengan asumsi produksi 3.000 porsi/hari), dialokasikan untuk biaya sewa tempat, perawatan peralatan, dan pemeliharaan fasilitas dapur.
Dengan rincian tersebut, dana murni yang wajib digunakan untuk bahan makanan saja minimal adalah Rp8.000 per porsi, terlepas dari komponen biaya pendukung lainnya.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Salah satu SPPG yang beroperasi di Ranuyoso diduga kuat hanya mengeluarkan biaya penyediaan menu sebesar Rp6.000 hingga Rp6.500 saja per porsi. Nilai ini jauh di bawah batas minimal dana bahan baku yang telah ditetapkan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator sekaligus pengawas SPPG yang diketahui merupakan menantu dari mantan anggota dewan setempat, menegaskan tidak ada penyimpangan. Ia mengaku menu yang disajikan sudah baik, memenuhi standar gizi, dan telah disetujui oleh konsultan gizi yang ditunjuk. Menurutnya, menu tersebut sudah layak dikonsumsi dan langsung disajikan kepada siswa SD, SMP, serta tenaga pendidik di sekolah-sekolah setempat.
Kondisi ini memicu kekecewaan dan kritik keras di masyarakat. Pasalnya, program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda ini dinilai disalahgunakan oleh pihak pengelola untuk keuntungan pribadi. Banyak pihak menilai hal ini bukan hal baru, mengingat banyaknya keluhan serupa di berbagai daerah.
"Program ini seharusnya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan anak-anak sekolah, namun sayang disalahgunakan oleh pengelola. Tidak heran jika kemudian muncul anggapan bahwa program ini justru menjadi ladang uang bagi oknum tertentu. Padahal, sudah banyak laporan kasus keracunan akibat pengelolaan yang buruk, dan yang disalahkan justru gagasan program ini dari Bapak Presiden Prabowo, bukan oknum yang menyalahgunakannya," ungkap salah satu warga yang menyoroti masalah ini.
Lebih lanjut, pihak pengamat juga menyoroti keterlibatan pihak kepolisian dalam pelaksanaan program ini. Keterlibatan tersebut dikhawatirkan justru dapat menurunkan citra dan nama baik institusi aparat kepolisian, jika hal-hal seperti penyimpangan anggaran terus dibiarkan terjadi.
Sebagai perbandingan, berikut juga kami sertakan berita terkait dari wilayah lain untuk melengkapi konteks pelaksanaan program ini:
JUDUL: Kasus Keracunan MBG di Sleman Menurun Seiring Meningkatnya Dapur SPPG Bersertifikat Higiene
SLEMAN – Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan adanya penurunan signifikan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Penurunan ini terjadi seiring dengan semakin banyaknya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, menyebutkan bahwa sejak awal pelaksanaan program hingga akhir.(tim)
