PROBOLINGGO, Liputan 5News.com –
Dana Desa (DD) yang seharusnya dialokasikan untuk program ketahanan pangan di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada tahun anggaran 2023 dan 2024, diduga terjadi penyelewengan. Temuan ini diungkapkan oleh tim investigasi yang mendapati sejumlah proyek fiktif dan tidak diketahui keberadaannya oleh masyarakat setempat.
Berdasarkan data anggaran yang diperoleh, terdapat alokasi signifikan untuk sektor ketahanan pangan:
Anggaran Tahun 2024:
- Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dll): 1 unit, dengan jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan. Anggaran: Rp 162.000.000,-
Anggaran Tahun 2023:
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa: 3 unit Kolam Perikanan Darat Milik Desa (Kolam Lele). Anggaran: Rp 7.701.800,-
- Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dll): 1 unit, dengan jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan. Anggaran: Rp 153.000.000,-
Namun, saat tim investigasi menanyakan langsung kepada masyarakat Desa Sukapura mengenai keberadaan proyek produksi ternak lele dan peningkatan peternakan sapi untuk tahun anggaran 2023-2024, sebagian besar warga mengaku tidak mengetahui adanya program tersebut. Bahkan, masyarakat juga tidak mengenal siapa saja kelompok pengelola proyek lele dan ternak sapi yang disebutkan dalam anggaran.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab Desa Sukapura, Bapak Untung, tidak membuahkan hasil. Beliau memilih untuk tidak memberikan tanggapan saat dihubungi oleh wartawan terkait temuan ini.
Dugaan penyelewengan anggaran ini sontak mendapat sorotan tajam dari rekan-rekan aktivis Probolinggo Barat. Mereka menyatakan akan segera melaporkan semua temuan ini kepada pihak berwenang.
"Kami meminta Inspektorat Kabupaten Probolinggo untuk segera melakukan audit rinci dan menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Sukapura. Kami juga akan mengawal setiap prosesnya demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas," ujar salah satu perwakilan aktivis Probolinggo Barat.
Tim investigasi aktivis Probolinggo Barat berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa.(tim)
