Liputan5news.com - Sidoarjo. DPRD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2026 memiliki target kinerja yakni fokus pada optimalisasi APBD senilai Rp 5,716 triliun, dengan prioritas pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penanganan banjir, pengelolaan sampah 3R dan peningkatan pelayanan publik digital.
Dalam penyampaiannya terkait target kinerja DPRD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdilah Nasih menyampaikan kalau di tahun 2025 kemarin kami dari DPRD Kabupaten Sidoarjo bisa menghasilkan 5 Raperda dari 11 Raperda yang dibahas. Sedangkan pada tahun 2026 ini ada 17 raperda yang akan dibahas yang terdiri dari 8 inisiatif dari kawan - kawan DPRD dan sisanya 9 inisiatif dari eksekutif. Dari 17 Raperda yang diusulkan tersebut target kami setidak tidaknya tercapai 80 persen bisa kita hasilkan, minimal 60 persen.
"Kita nanti sambil melihat dulu naskah akademiknya (NA) atau pun aturan diatasnya yang mungkin mempermudah atau pun justru bertentangan dengan Raperda tersebut," ucapnya ketika ditemui awak media di ruang kerjanya. Kamis (29/1/2026)
Lanjutnya kemudian dari sisi proges kerja fungsi pengawasan kami akan terus meningkatkan fungsi pengawasan. Belajar di kasus tahun 2025 banyak program - program besar yang diletakkan di triwulan (TW) 4 sehingga banyak yang molor atau pun tidak terlaksana. Sehingga harapan kami ke depan di tahun 2026 ini, program - program besar harus sudah di mulai di triwulan (TW) 1 sehingga setidak - tidaknya pada triwulan (TW) 2 atau pun triwulan (TW) 3 sudah bisa di mulai dan di triwulan (TW) 4 sudah selesai.
"Untuk itu kami meminta kepada Komisi C atau komisi - komisi lainnya yang merupakan mitra dari dinas - dinas untuk terus melakukan pengawasan. Bila perlu di setiap triwulan untuk memanggil masing - masing mitranya untuk menanyakan seberapa jauh progres program - programnya. Termasuk nantinya kita minta laporan berkala untuk mitra masing - masing komisi," jelasnya.
Masih kata Nasih dengan demikian target kami dipenganggaran agar silpa di tahun 2026 tidak sebanyak di tahun 2025. Di mana silpa di tahun 2025 lebih tinggi dari pada di tahun 2024, yang mana silpa di tahun 2025 mencapai 680 milyar. Kita Eman juga kalau silpa sampai setinggi ini, sementara masih banyak PR - PR yang harus kita selesaikan.
Disinggung mengenai penanganan banjir yang sedang kita alami saat ini, yang mana daerah yang dulu tidak pernah banjir namun di saat sekarang ini mengalami banjir, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih menyampaikan kami sangat berharap dinas yang terkait agar memiliki grand desain banjir yang jelas sesuai kawasan masing - masing. "Banjir di kawasan kali Buntung Waru apakah sama ekologinya dengan banjir di kawasan kota," tanya nya.
Ia juga menyampaikan harapan kami grand desain itu bisa memetakkan sesuai penyebab banjir, karakter daerah di kota ataupun di kawasan lain.
"OPD, Bappeda atau pun eksekutif harus sudah bisa memetakkan titik banjir. Misalnya di kawasan kali Buntung atau kawasan kota ada berapa titik banjir. Karena kadang - kadang ada banjir - banjir yang sifatnya rutin. Sehingga dengan mengetahui titik banjir kita bisa memonitor jika muncul titik banjir yang baru. Dengan munculnya titik baru kita bisa mengetahui penyebabnya banjir apa," jelasnya.
Nasih menegaskan jadi kita harus jeli memetakkan titik banjir sehingga untuk mengantisipasi terjadinya banjir ini bisa lebih cepat, apakah perlu pompa, embung ataupun drainase.
Disinggung mengenai anggaran grand desain yang membutuhkan anggaran yang cukup besar, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih menyampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan daerah itu kan tidak serta merta ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri, makanya harus saling koordinasi, komunikasi, kolaborasi terus dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Mana yang ditanggung oleh pemerintah provinsi dan mana yang ditanggung oleh pemerintah pusat itu harus kita komunikasikan. Jadi saya pikir semua harus kita cari ikhtiar bersama. Anggaran tidak boleh menjadi hambatan utama, yang penting bagaimana penanganan banjir itu selesai dan PR - PR itu selesai. Tinggal bagaimana ikhtiar kita terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan ini melakukan komunikasi secara terus menerus dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Atau bisa juga kita lakukan pendekatan - pendekatan dengan kawan - kawan DPR di tingkat provinsi atau di tingkat pusat yang mungkin memiliki hak anggaran.
Menengok kejadian banjir di Tanggulangin yang terjadi karena Rob dan terjadinya penurunan tanah sehingga warga sampai meminta relokasi Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih menyampaikan bahwa untuk banjir semacam itu harus ada langkah penanganan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Penanganan jangka pendek diantaranya kesiapan penanganan, pompanya, relokasi sementara, penanganan kesehatan dan fasilitas pendidikan. Penanganan jangka menengah diantaranya apakah lokasi banjir ditinggikan atau direlokasi. Dalam tahap menengah ini maka pemerintah harus menggandeng pihak luar yang bisa mengkaji, misalnya dari akademisi. Jika kajian - kajian sudah selesai maka pemerintah bisa melakukan penanganan banjir pada tahap jangka panjang yakni relokasi.
Sementara itu di tempat yang berbeda Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Warih Andono memberikan perhatian besar terhadap banjir yang masih sering terjadi di sejumlah titik di Sidoarjo, terutama pada saat curah hujan tinggi. Ia menilai penanganan banjir di Sidoarjo tidak bisa hanya mengandalkan normalisasi sungai atau saluran sekunder, tetapi perlu didukung infrastruktur resapan air di kawasan pemukiman dan industri.
Ia menilai pemerintah perlu lebih tegas mewajibkan pengembang perumahan menyiapkan embung - embung resapan sebagai bagian dari desain pembangunan. Embung tersebut dapat berfungsi menahan limpasan air hujan, mengurangi risiko genangan, sekaligus membantu mempercepat infiltrasi ke dalam tanah.
Disinggung mengenai persampahan di Sidoarjo Warih Andono menyampaikan bahwa di setiap desa bisa memiliki TPST 3R sebagai langkah mempercepat penanganan sampah dari hulu. Mengingat TPA Jabon kini sudah tidak optimal menampung beban limbah harian masyarakat.
"Kalau tiap desa punya TPST penanganan sampah akan jatuh lebih terdistribusi. Ini menjadi investasi lingkungan untuk masa depan Sidoarjo," tandasnya.(Yanti)
