PROBOLINGGO — Liputan5News.com
Rapat kerja yang digelar pada 15 Februari 2026 menjadi momentum strategis bagi Lembaga Bantuan Hukum JakPro Ngesti Wibawa (Jiwa) dalam memperkuat profesionalisme, integritas, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Agenda ini tidak sekadar rutinitas organisasi, melainkan forum konsolidasi dan penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas advokasi hukum yang bermartabat.
Direktur LBH Jiwa, Abdur Rohim, menegaskan bahwa rapat kerja tahun ini difokuskan pada penguatan internal sekaligus perumusan program kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, profesionalisme dan integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi bantuan hukum. LBH Jiwa berkomitmen memastikan setiap warga negara memperoleh hak hukumnya secara utuh tanpa diskriminasi.
“Raker ini dirancang agar LBH Jiwa tampil profesional, berwibawa, namun tetap memiliki semangat pengabdian hukum yang kuat. Fokus utamanya adalah penegakan keadilan dengan visi strategis yang nyata,” ujarnya.
Modernisasi dan Perluasan Akses Hukum
Salah satu prioritas utama adalah modernisasi layanan hukum melalui peningkatan transparansi, inovasi pelayanan, serta perluasan akses bantuan hukum baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan hukum masyarakat yang semakin kompleks.
Selain itu, pembentukan struktur internal hingga penguatan jaringan paralegal telah dilakukan guna meningkatkan efektivitas penanganan perkara dan komunikasi kelembagaan.
“Secara struktural sudah terbentuk tim internal dan paralegal. Ini penting agar manajemen perkantoran, penanganan perkara, serta komunikasi publik berjalan profesional dan berdampak sosial nyata,” tambahnya.
Dukungan Organisasi Masyarakat Sipil
Sementara itu, Ketua LSM Jaringan Aktivis Probolinggo (JakPro), Badrus Seman, menilai rapat kerja tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat advokasi hukum di daerah.
Ia menekankan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum yang profesional sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan yang kerap kesulitan mengakses keadilan.
“Raker ini menjadi momentum memperkuat komitmen penegakan hukum yang berintegritas. Kami berharap LBH Jiwa benar-benar hadir membela hak konstitusional masyarakat tanpa pandang latar belakang sosial,” ujarnya.
Badrus juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pemerintah agar pelayanan hukum semakin efektif dan berdampak luas.
Dengan penguatan internal dan penyusunan program kerja baru, LBH Jiwa diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum yang adil di Kabupaten Probolinggo, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang profesional dan terpercaya.(has)
