Probolinggo – Liputan5Nwes.com
Proyek tambal sulam Jalan Nasional (PJN) Ruas 313 Probolinggo–Lumajang milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat sorotan tajam dari kalangan aktivis. Pasalnya, pekerjaan tersebut dinilai tidak transparan dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Berdasarkan temuan di lapangan, proyek yang sedang berlangsung ini tidak dilengkapi rambu-rambu lalu lintas, sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Selain itu, tidak ditemukan papan nama proyek di lokasi pekerjaan, sehingga publik tidak mengetahui besaran anggaran maupun pelaksana kegiatan tersebut.
Ironisnya, kualitas pekerjaan tambal sulam ini juga dipertanyakan. Aktivis menilai hasil tambalan hanya bertahan hitungan hari, bahkan diperkirakan tidak lebih dari lima hari sudah kembali terkelupas. Kondisi ini menimbulkan dugaan pemborosan anggaran negara.
Temuan di Lapangan
Beberapa temuan yang dihimpun tim Liputan5Nwes.com antara lain:
1.Tidak ada rambu-rambu lalu lintas di area pekerjaan.
2.Tidak ada papan nama proyek, sehingga anggaran dan pelaksana tidak diketahui publik.
3.Tidak dilakukan pengerukan aspal lama, yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan jalan.
4.Aspal yang digunakan diduga aspal dingin, yang berpotensi tidak menyatu dengan aspal lama dan mudah terkelupas.
5.Tidak menggunakan alat berat untuk pemadatan, sehingga hasil tambalan banyak yang lebih tinggi dari permukaan aspal lama dan berisiko menimbulkan kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
Saat tim wartawan Liputan5Nwes.com mencoba mengonfirmasi kepada pihak Kementerian PU di lokasi, salah satu petugas menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan.
“Maaf mas, kami tidak punya wewenang untuk menjawab,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai perannya di lokasi proyek, petugas tersebut menyebutkan bahwa dirinya hanya bertugas sebagai pengawas pekerjaan.
Diduga Berulang Setiap Tahun
Aktivis menilai pekerjaan tambal sulam seperti ini bukanlah hal baru. Kegiatan serupa disebut hampir selalu dilakukan setiap menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, namun tanpa perbaikan kualitas yang signifikan.
Yang menjadi pertanyaan besar, menurut kalangan aktivis, adalah mengapa proyek yang menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2026 ini tidak dikerjakan secara transparan dan tanpa penggunaan alat berat untuk pemadatan.
“Seharusnya Kementerian PU dan jajarannya lebih peka terhadap penggunaan anggaran APBD, karena dana tersebut murni berasal dari pajak masyarakat,” ujar salah satu aktivis.
Sebagai bukti lemahnya kualitas pekerjaan, tambalan jalan di selatan Terminal Bayuangga Probolinggo yang dikerjakan pada Sabtu, 7 Februari 2026, kini sudah kembali rusak dan berlubang. Diduga kuat hal ini disebabkan penggunaan aspal dingin yang tidak memiliki daya rekat kuat.
Kalangan aktivis mendesak agar pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut serta membuka informasi secara transparan kepada publik.
