Probolinggo Liputan5News.com Rencana penyelenggaraan SAE Run Highway 2026 yang akan digelar pada Minggu, 8 Februari 2026, di ruas jalan tol dengan titik start dan finish Exit Tol Kraksaan, menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Kegiatan tersebut dinilai tidak peka terhadap kondisi warga Kabupaten Probolinggo yang hingga kini masih menghadapi dampak banjir di sejumlah wilayah.
Pembina Koalisi Masyarakat SAE Patenang, Syarful Anam, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap kegiatan olahraga maupun hiburan. Namun, ia menilai momentum dan lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.
“Kalau berbicara secara objektif, banjir yang terjadi di Kabupaten Probolinggo memang dipengaruhi banyak faktor, terutama curah hujan dengan intensitas tinggi. Namun pembangunan infrastruktur nasional berupa jalan tol juga memberikan kontribusi dampak lingkungan yang tidak bisa diabaikan,” ujar Syarful kepada wartawan, Sabtu (7/2/2026).
Ia menyebutkan bahwa di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Krejengan, pembangunan jalan tol telah menimbulkan dampak lingkungan yang dapat dilihat langsung di lapangan. Selain itu, Syarful menyoroti kerusakan infrastruktur dasar milik pemerintah daerah yang hingga kini belum ditangani secara serius.
“Kerusakan jalan penghubung Semampir–Krejengan serta ruas jalan di kawasan Pabrik Gudang Garam Paiton menuju Kecamatan Kotaanyar merupakan dampak dari pembangunan jalan tol. Sampai hari ini, belum ada itikad serius dari pengembang tol untuk mengembalikan kondisi infrastruktur yang rusak. Perbaikan yang dilakukan hanya sebatas tambal sulam,” katanya.
Menurut Syarful, kondisi jalan dari Gudang Garam menuju Kotaanyar masih sangat memprihatinkan. Ia menilai, meskipun sempat dilakukan perbaikan setelah adanya tuntutan warga, kualitas perbaikan tersebut belum menyentuh akar persoalan.
Dalam konteks tersebut, Syarful mengkritisi penyelenggaraan SAE Run Highway 2026 yang digelar di atas jalan tol, sementara sebagian masyarakat masih berjibaku memulihkan diri dari dampak bencana banjir.
“Di saat warga masih menderita akibat banjir yang salah satunya dikaitkan oleh masyarakat dengan pembangunan jalan tol, pemerintah justru menggelar event lari di atas infrastruktur tersebut. Ini menunjukkan minimnya kepekaan sosial,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan euforia sebagian pejabat daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, energi dan perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada pemulihan pascabencana dan perbaikan infrastruktur dasar.
“Kalau para pejabat punya energi dan ruang gerak lebih, seharusnya digunakan untuk fokus pada pemulihan pascabencana. Itu jauh lebih dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Syarful bahkan menyindir penggunaan istilah “SAE” dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, tanpa kepekaan sosial, makna yang diusung justru kehilangan substansi.
“Kalau tidak ada kepekaan, ini justru menjadi ‘tidak SAE’. Bahkan lebih tepat disebut ‘tak SAE run highway’,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penggunaan anggaran daerah seharusnya difokuskan secara efektif untuk membenahi infrastruktur yang tertinggal dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah mendasar di Kabupaten Probolinggo, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.
“Bukan berarti masyarakat anti kegiatan atau hiburan. Lari atau event apa pun bukan masalah. Tapi harus seimbang dengan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan dampak pembangunan jalan tol dan penderitaan masyarakat yang masih terdampak bencana,” jelasnya.
Dalam pernyataan penutupnya, Syarful menyampaikan kritik paling tegas kepada para pemangku kebijakan daerah. Ia menilai jabatan publik merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan empati dan tanggung jawab.
“Kalau para pejabat tidak memiliki kepekaan dan empati terhadap penderitaan masyarakat, lalu untuk apa jabatan itu dipertahankan? Kalau tidak becus dan tidak mampu bekerja dengan hati serta akal sehat, lebih baik mundur. Masih banyak orang lain yang siap dan mampu mengemban amanah rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara SAE Run Highway 2026 maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip cover both sides dan Kode Etik Jurnalistik.(hs)
