Probolinggo – Liputan5News.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan kepada siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banjarsawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, menuai sorotan. Pasalnya, menu makanan yang diterima para siswa dinilai sangat memprihatinkan dan jauh dari standar gizi yang diharapkan.
Berdasarkan pantauan langsung tim Liputan5News.com pada Rabu (28/1/2026), menu MBG yang disediakan oleh Satuan Gizi MBG yang berada di wilayah utara kecamatan tersebut terdiri dari:
1.Nasi putih sekitar ±300 gram
Telur rebus satu butir tanpa bumbu
2. Tempe goreng satu potong kecil tanpa bumbu
3. Sayur capcay dengan isi wortel dan kentang yang dipotong kecil-kecil dalam porsi sangat sedikit
Dan pisang 1 buah
Dan sambal kecap dikit
Menu tersebut dinilai tidak sebanding dengan tujuan utama program MBG, yakni mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah dasar.
Saat dikonfirmasi, Kepala SDN Banjarsawah mengakui bahwa kualitas makanan yang diterima siswanya masih berada di bawah standar kecukupan.
“Kalau dibilang cukup, mungkin masih di bawah cukup. Kalau dirupiahkan, perkiraan nilainya antara Rp6.000 sampai Rp7.000 per porsi,” ujarnya.
Ironisnya, telur rebus dan tempe goreng tersebut disajikan tanpa bumbu sama sekali. Satu-satunya menu yang berbumbu hanyalah sayur capcay, itupun dalam jumlah yang sangat terbatas.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat:
Apakah para pengelola MBG hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa memperhatikan kebutuhan gizi anak-anak yang benar-benar membutuhkan?
Perlu diketahui, Program MBG merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan meningkatkan asupan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. Program ini bahkan mendapat alokasi anggaran yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp71 triliun.
Jika mengacu pada anggaran resmi, setiap porsi MBG dialokasikan sebesar Rp15.000 per siswa. Namun, apabila nilai makanan yang diterima siswa hanya berkisar Rp6.000–Rp7.000, maka patut diduga terdapat selisih anggaran yang cukup besar.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait transparansi dan pengelolaan dana, terlebih dana MBG bersumber dari APBN yang disalurkan dari pemerintah pusat.
Masyarakat pun mempertanyakan, apakah kondisi ini akan terus dibiarkan, atau justru ditutup-tutupi seolah tidak terjadi apa-apa, sementara masa depan gizi anak-anak menjadi taruhannya.
