Liputan5news.com - Sidoarjo. Komisi D DPRD Sidoarjo menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu mendorong DPRD menggelar rapat koordinasi dengan Dinas P3AKB serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo di Ruang Rapat Komisi, Selasa (14/1).
Ketua Komisi D, Dhamroni, menyebut data yang dihimpun sejak 2023 hingga 2025 menunjukkan lonjakan signifikan kasus kekerasan pada anak di Sidoarjo.
Anggota Komisi D, Bangun Winarso, menegaskan perlunya perlindungan lintas sektor untuk menekan angka kejadian. "Kita harus menyediakan sarana pengaduan yang terhubung langsung ke pihak terkait, tetapi tetap menjaga privasi pelapor. Selain itu, harus ada kepastian perlindungan hak anak yang diatur dalam undang-undang," ujar Bangun.
Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo, Heni Kristiani, ikut menekankan bahwa masyarakat tidak boleh menganggap kasus kekerasan anak sebagai aib. Ia menegaskan pentingnya keberanian warga untuk melapor jika melihat indikasi kekerasan.
Jika ada kekerasan pada anak di sekitar kita, jangan ragu melapor. Pemerintah siap memberikan pendampingan, baik psikologis maupun hukum," tegas Heni.
Ia berharap langkah ini dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.(Yanti)
