Update Terbaru

6/recent/ticker-posts

Rekanan CV Asal Jember Diduga Tidak Transparan, Garap Enam Lembaga Termasuk MI Darul Ulum Rejing


Probolinggo – Liputan5News.com
Dugaan ketidaktransparanan publik kembali mencuat terkait salah satu rekanan CV asal Kabupaten Jember yang diduga mengerjakan di duga enam proyek yayasan pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya adalah MI Darul Ulum Desa Rejing, Kecamatan Tiris.

Berdasarkan hasil investigasi Tim Liputan5News.com bersama LSM PROJAMIN Probolinggo, proyek-proyek tersebut meliputi:

1. Yayasan MI Darul Ulum Desa Rejing, Kecamatan Tiris


2. SDN Rejing 3


3. TPQ Darussalam


Dugaan sementara, proyek-proyek ini semula berasal dari Jember, namun kemudian dialihkan ke wilayah Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

Menurut keterangan sejumlah warga, sejak awal pelaksanaan proyek tidak pernah terlihat adanya papan nama proyek di lokasi pekerjaan. Padahal, pemasangan papan nama merupakan kewajiban agar masyarakat mengetahui sumber dana dan nilai anggaran sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

> “Dengan anggaran kurang lebih Rp 350 juta per unit untuk pekerjaan rehabilitasi bangunan, seharusnya proyek dimulai dari nol — termasuk pembangunan pondasi. Namun fakta di lapangan tidak demikian,” ungkap Budi Harianto, Ketua LSM PROJAMIN Probolinggo.



Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa proyek dengan nilai sebesar itu semestinya dapat dikerjakan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan terkait asal-usul dan besaran anggaran yang digunakan.

Tim Liputan5News.com telah berupaya mengonfirmasi ketua Yayasan MI Darul Ulum serta pihak yang diduga sebagai pemilik CV pelaksana melalui sambungan WhatsApp, namun belum ada tanggapan resmi hingga berita ini diterbitkan pada 10 November 2025.

> “Kalau nanti terbukti ada penyimpangan, kami akan melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH). Karena ini sudah jelas merugikan masyarakat, khususnya warga Desa Rejing,” tegas Budi Harianto.



Kasus ini kini menjadi perhatian publik, menimbulkan banyak tanda tanya terkait transparansi pengelolaan anggaran di sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Probolinggo.(hass)