Liputan5news.com - Sidoarjo. DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna rapat ke lima masa sidang kesatu tahun sidang 2025 di ruang rapat paripurna dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih. Selasa (25/11/2025).
Turut hadir dalam rapat ini, Bupati Sidoarjo, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan segenap Anggota Dewan, Anggota Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) Kabupaten Sidoarjo, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau yang mewakili, Para Komandan/ Kepala Kesatuan TNI–POLRI di Kabupaten Sidoarjo atau yang mewakili, Para Pimpinan Instansi Vertikal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Para Pimpinan Parpol, Ormas, LSM, Organisasi Wanita, Wartawan (Media Cetak dan Elektronik).
Rapat yang dihadiri oleh 44 anggota DPRD ini membahas pendapat akhir fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang APBD tahun anggaran 2026.
Dalam pembukaannya Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo sekaligus pimpinan rapat, H. Abdillah Nasih menyampaikan bahwa kegiatan persidangan rapat paripurna ini berdasarkan hasil rapat badan musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 November 2025 yang ditindaklanjuti dengan berita acara rapat badan musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi - fraksi DPRD kabupaten Sidoarjo tentang APBD tahun anggaran 2026.
Penyampaian pendapat akhir fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang APBD tahun anggaran 2026 diwakili oleh Fraksi Golkar, dengan juru bicara Adiel Muhammad Kanantha.
Dalam penyampaiannya, Adiel Muhammad Kanantha mengatakan dalam pembahasan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2026 Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan dan masukan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya :
Pertama : Mendasari kondisi wilayah Kabupaten Sidoarjo yang kembali mengalami permasalahan banjir Fraksi Golkar menegaskan komitmen untuk mendorong pemerintah agar segera mempercepat implementasi masterplan penataan kota yang komprehensif dengan menempatkan permasalahan banjir sebagai prioritas utama melalui penataan drainase, normalisasi sungai, reservasi daerah resapan air dan sinkronisasi tata ruang serta berkomitmen penuh untuk mengawal dan mengawasi program - program strategis untuk mengawal permasalahan banjir bersama seluruh pemangku kepentingan, mengingat permasalah ini merupakan ujian serius yang membutuhkan komitmen untuk menciptakan Sidoarjo yang aman dan berkelanjutan.
"Kedua : Fraksi Partai Golkar tetap berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan baik di sektor pendapatan dan belanja harus diwujudkan secara nyata dan implementasi. Penegasan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian target PAD, penataan layanan publik, peningkatan kualitas belanja wajib ditindaklanjuti dengan langkah - langkah terukur, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dan lingkungan hidup," ungkapnya.
Lanjut Adiel fraksi Golkar menekankan pentingnya konsistensi antara pernyataan komitmen dan kebijakan anggaran.
"Ketiga : Fraksi partai Golkar mencermati terkait penguatan tata kelola digitalisasi dan sistem pembayaran serta peningkatan efektifitas pengawasan restribusi dan pelayanan publik. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan integrasi sistem peningkatan kwalitas SDM serta pengawasan yang ketat di lapangan. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar menegaskan agar pemerintah daerah memastikan pengawasan parkir, penataan restribusi dan penerapan digitalisasi dilaksanakan dengan SOP yang jelas, transparan dan bebas dari potensi kebocoran pendapatan," ungkap Adiel.
Adiel juga menyampaikan dengan pertimbangan - pertimbangan terhadap isi Raperda tentang APBD tahun anggaran 2026 maka Fraksi Partai Golkar menyetujui atau menerima Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan sebagai Perda sesuai undang - undang yang berlaku dan dilaksanakan secara transparan.(Yanti)
