Probolinggo – Liputan5News.com
Musim hujan tahun ini semakin menambah penderitaan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, khususnya warga di empat desa: Tambakrejo, Tanjung Rejo, Klampok, dan Pamatan. Jalan penghubung antar-desa yang menjadi jalur utama aktivitas ekonomi masyarakat kini rusak parah.
Kerusakan tersebut tampak jelas dari hilangnya sebagian besar lapisan aspal. Jalan berlubang dan dipenuhi lumpur sehingga membahayakan warga yang melintas setiap hari.
“Lha iya mas, wong jalannya rusak parah. Aspalnya sudah tidak kelihatan, berlubang, berlumpur. Kok Pak Bupati Probolinggo diam saja, tidak peduli rakyat di sini. Tiap hari saya was-was melihat anak-anak SD berangkat sekolah naik sepeda lewat jalan seperti ini,” ungkap seorang perempuan warga Desa Tanjung Rejo.
Warga lain menambahkan bahwa selama ini ada kompensasi kerusakan jalan yang disebut-sebut diberikan kepada warga yang tinggal di sepanjang jalur tersebut. Namun mereka mengaku tidak pernah tahu data penerimanya maupun besaran kompensasi yang disalurkan.
“Katanya ada kompensasi belasan juta tiap bulan. Tapi siapa yang menerima? Tidak pernah ada datanya, kami tidak tahu.” ujarnya.
Warga desa lainnya pun menilai kompensasi tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami masyarakat akibat rusaknya akses jalan.
“Dibilang bupatinya SAE, SAE apanya kalau rakyatnya menderita bertahun-tahun karena jalan rusak dan tidak ada tindakan. Coba sekali-kali bupati turun tanpa pengawalan, biar lihat kondisi kami yang sebenarnya,” ungkap seorang warga dengan nada kesal.
---
LSM PRI: Bupati Hanya Sibuk Seremonial
Menanggapi parahnya kerusakan jalan penghubung empat desa tersebut, LSM Pemerhati Rakyat Indonesia (PRI) melalui Candra DC menyayangkan sikap Pemkab Probolinggo yang dinilai tidak serius menangani persoalan ini.
“Seolah Bupati Probolinggo hanya senang kegiatan seremonial saja. Kerusakan ini beberapa bulan lalu sudah pernah ditinjau langsung saat bupati ngantor di Kecamatan Tongas, tapi hasilnya apa? Jalan malah makin parah,” ujar Candra.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 Pemkab Probolinggo melalui Dinas PUPR telah menggelontorkan anggaran Rp 8.438.000.000 untuk proyek peningkatan jalan di jalur tersebut.
“Tapi hasilnya seperti apa? Hari ini jalan sudah kembali jadi tanah di banyak titik. TPT juga banyak yang hancur. Mana pengawas dari dinas itu? Alih-alih peduli ekonomi rakyat, kerusakan yang menyengsarakan warga justru dibiarkan bertahun-tahun,” tegas Candra.(hs)
