Liputan5news Probolinggo - Ribuan massa datang dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo mengepung kantor bupati, di jalan raya Panglima Sudirman Kota Kraksaan. peserta aksi massa tersebut menuntut kejelasan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap II yang rencana akan diikuti oleh 251 desa, yang sudah beberapa kali mengalami penundaan, Senin (18/10/2021).
Dari pantuan media ini,massa aksi datang dengan menggunakan kendaraan roda dua, mobil dan truk dari arah timur dan barat, sesampainya di depan kantor Bupati, para peserta aksi langsung berorasi dan memblokade jalan raya Surabaya-Banyuwangi, sehingga menyebabkan kemacetan panjang dari dua arah.
Massa aksi menuntut dilakukanya percepatan gelaran pilkades serentak 2022 tersebut dalam orasinya tidak akan meninggalkan kantor bupati probolinggo hingga tuntutan kejelasan pelaksanaan pilkades serentak dipenuhi oleh pemerintah kabupaten probolinggo.dimana ahirnya tuntutan ribuan massa peserta aksi ini dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten probolinggo yang akan menggelar pilkades serentak dibulan februari 2022.
Kesepakatan itu tertulis dalam surat Pernyataan yang di tandatangani langsung oleh Asisten 1 dan Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ( PMD) Kabupaten Probolinggo di ruang Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo dengan disaksikan langsung perwakilan pengurus Apdesi kabupaten probolinggo
"Kita sepakati bersama, kalau Pilkades Kabupaten Probolinggo ini di lakukan pada 17 Februari 2022," jelas Asisten 1 Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto,di depan perwakilan peserta aksi.
Menurutnya, dalam kesepakatan tersebut, tahapan Pilkades juga akan dilakukan pada 28 Oktober 2021. "Untuk tahapan-tahapannya, dilakukan pada 28 Oktober ini," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, pelaksanaan Pilkades yang sudah ditetapkan bulan Februari 2022 ini sebenernya sudah lama.
"Akan tetapi tahapan Pilkades ini yang terhambat. Kalau sudah jelas seperti ini, kita tidak akan datang dengan ribuan massa seperti ini," paparnya.
Sebenarnya masih kata Hasan, kalau sebelum melakukan aksi ini, Apdesi sudah mengirimkan surat mempertanyakan hal itu ke Pemkab Probolinggo.
"Seandainya kalau ada jawaban dari Pemkab Probolinggo ini, kita tidak akan lakukan aksi turun jalan seperti ini," tegasnya.(zei)
