PASURUAN,Liputan5news.com; Rencana dan realisasi program ketahanan pangan di Desa Lajuk, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, menuai sorotan tajam. Pasalnya, sebagian besar warga desa mengaku tidak tahu sama sekali tentang program yang bersumber dari Dana Desa tersebut.
Mulai dari apa bentuk kegiatannya, berapa anggarannya, di mana lokasinya, siapa penanggung jawabnya, hingga berapa hasil yang sudah disetor atau disumbangkan ke desa, semua tertutup rapat.
"Apa bentuk kegiatannya, berapa anggarannya dan di mana tempatnya hingga siapa penanggungjawabnya, hingga berapa hasil yang sudah bisa disetor atau disumbangkan ke desa, kita warganya tak pernah tahu mas." Dan perangkat desa mulai RT atau RW kalau ditanya soal peruntukan anggaran ketahanan pangan ataupun dana yang dikelola BUMDes sejak beberapa tahun ini juga tidak tahu, malah suruh tanya ke kepala desa langsung," ungkap warga Desa Lajuk saat dikonfirmasi media ini saat sedang di warung kopi desa setempat.
Warga mengaku, setiap kali bertanya kepada perangkat desa, mulai dari tingkat RT hingga RW, mereka selalu dilempar untuk bertanya langsung ke kepala desa. Kondisi ini membuat warga merasa tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan informasi yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai penerima manfaat Dana Desa.
Kepala Desa dan Camat Bungkam
Saat dikonfirmasi media ini tentang realisasi peruntukan anggaran ketahanan pangan yang sebagian besar warganya tidak mengetahuinya, Kepala Desa Lajuk, M.Suud, seolah bungkam dan tidak membalas konfirmasi media ini.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Camat Gondangwetan, yang tidak membalas konfirmasi hingga berita ini diturunkan.
Sikap bungkam dua pejabat tersebut justru membuat masyarakat semakin yakin bahwa program ketahanan pangan beberapa tahun ini yang bersumber dari Dana Desa untuk Desa Lajuk seolah melenceng penggunaannya.
Tamperak: Indikasi Kuat Pelaksanaan Tidak Benar
"Kalau sebagian besar warga tidak tahu apa saja bentuk kegiatan untuk ketahanan pangan di Desa Lajuk, ini indikasi kuat jika pelaksanaannya selama ini tidak benar dan melenceng," ungkap Hermanto, Tim Investigasi dari Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Jawa Timur.
Hermanto menegaskan, transparansi adalah kewajiban utama dalam pengelolaan Dana Desa. Jika program ketahanan pangan tidak pernah disosialisasikan, tidak ada papan informasi, dan tidak ada laporan hasil kepada warga, maka patut diduga ada penyimpangan.
Hermanto juga mengungkapkan bahwa hal ini sudah dibahas di internal TAMPERAK, serta akan melayangkan surat laporan tentang temuan dugaan penggunaan anggaran ketahanan pangan yang tidak sesuai aturan kepada instansi terkait.
TAMPERAK mendesak Inspektorat Kabupaten Pasuruan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk segera turun melakukan audit dan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan pengelolaan BUMDes di Desa Lajuk selama beberapa tahun terakhir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Lajuk dan Kecamatan Gondangwetan belum memberikan keterangan resmi.(has)
