PROBOLINGGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya mengedepankan kualitas makanan dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sorotan. Kali ini, dugaan praktik permintaan cashback hingga 20–40 persen serta penggelembungan nota pembelian mencuat di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bago dan Sidopokso, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.
Berdasarkan keterangan sejumlah supplier, sedikitnya lima pemasok mengaku mengalami kerugian akibat dugaan permintaan cashback oleh pihak mitra pengelola dapur MBG. Mereka mengaku kesulitan memperoleh keuntungan karena harus memenuhi permintaan pengembalian uang dari nilai transaksi pembelian barang.
Salah seorang supplier buah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku siap memberikan kesaksian apabila persoalan tersebut berlanjut ke proses hukum.
Ia menceritakan, setiap kali menawarkan buah kepada pihak dapur, dirinya terlebih dahulu diminta menyampaikan harga. Namun, setelah harga disampaikan, pihak mitra disebut menawar jauh di bawah harga pasar, tetapi tetap meminta kualitas buah kategori super.
"Contohnya salak atau melon. Harga pasar sekitar Rp10.000 per kilogram, tetapi ditawar Rp6.000. Akhirnya disepakati Rp7.000, tetapi tetap diminta kualitas super. Kami bingung bagaimana bisa harga serendah itu tetapi kualitas yang diminta harus bagus," ungkapnya.
Persoalan disebut semakin janggal ketika transaksi menjelang pengiriman barang. Supplier mengaku kembali dihubungi melalui telepon dan diminta menuliskan harga berbeda pada nota.
"Setelah barang mau dikirim, saya ditelepon lagi. Katanya nota ditulis Rp11.000, nanti yang Rp4.000 ditransfer kembali kepada saya. Kami akhirnya mengikuti permintaan tersebut," tuturnya.
Supplier juga mengaku pernah mendapat komplain terkait buah yang rusak dan diminta mengganti barang. Padahal, menurutnya, harga pembelian yang disepakati sudah sangat rendah.
"Kalau barang murah tetapi diminta kualitas super, tentu ada risiko. Ketika ada barang rusak, kami diminta mengganti. Kalau tidak mau, kami diancam tidak akan diambil lagi buahnya," tambahnya.
Kondisi tersebut, menurut pengakuannya, membuat sejumlah supplier memilih berhenti memasok kebutuhan dapur MBG karena merasa tidak memperoleh keuntungan yang layak.
Tim Investigasi Mengaku Mengalami Penolakan Harga
Temuan lain muncul ketika tim melakukan penelusuran lapangan dengan mencoba menawarkan bahan kebutuhan dapur sebagai supplier.
Dalam penelusuran tersebut, tim mengaku penawaran harga yang diberikan langsung ditolak oleh pihak terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan harga, standar kualitas barang, serta transparansi proses pengadaan bahan pangan di dapur MBG.
Apabila benar terdapat praktik pencantuman harga nota yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya disertai pengembalian uang kepada pihak tertentu, hal tersebut patut menjadi perhatian serius dan perlu diaudit oleh pihak berwenang.
Relawan Mengaku Gaji Hanya Rp32 Ribu per Hari
Tidak hanya supplier, persoalan lain juga mencuat dari lingkungan SPPG Sidopokso.
Sejumlah relawan mengeluhkan dugaan pemotongan gaji hingga 70 persen. Salah seorang relawan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku hanya menerima upah sekitar Rp32.000 per hari.
"Saya bekerja di MBG, tetapi penghasilan saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Gaji saya sekarang hanya Rp32 ribu sehari. Mau berhenti juga sulit mencari pekerjaan lain. Akhirnya saya terpaksa bertahan, tidak tahu sampai kapan," ungkapnya dengan nada sedih.
Relawan tersebut bahkan menangis ketika menceritakan kondisi yang dialaminya.
Para relawan berharap ada pemeriksaan terhadap sistem pengupahan dan transparansi pembayaran tenaga kerja di dapur MBG. Mereka juga berharap tidak ada intimidasi terhadap pekerja yang berani menyampaikan keluhan.
Dugaan Keuntungan dari Cashback Perlu Diaudit
Lebih lanjut, muncul dugaan bahwa pengembalian uang dari transaksi pembelian bahan pangan dapat menghasilkan keuntungan pribadi dalam jumlah besar.
Bahkan, berdasarkan perkiraan yang disampaikan sumber, nilai cashback tersebut disebut-sebut dapat mencapai Rp4 juta hingga Rp6 juta per hari. Selain itu, terdapat pula informasi mengenai insentif operasional sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000 per porsi.
Namun, seluruh angka dan mekanisme tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan nota pembelian, bukti transfer, rekening transaksi, dokumen pengadaan, serta keterangan para pihak terkait.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik demikian berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola anggaran dan pelaksanaan program MBG.
Ketua LSM AMPP Desak BGN dan Aparat Turun Tangan
Menanggapi berbagai pengaduan tersebut, Ketua LSM AMPP, Lutfi Hamid, meminta pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur MBG yang diduga melakukan penyimpangan.
Ia menilai program pemerintah yang menggunakan anggaran negara harus dijalankan secara transparan, profesional, dan mengutamakan kualitas makanan serta kesejahteraan para pekerja.
"Kami meminta pihak berwenang segera memproses dapur-dapur MBG yang diduga melakukan penyimpangan. Kalau persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti, kami bersama persatuan LSM se-Kabupaten Probolinggo siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Lebih baik dapur MBG yang terbukti nakal ditutup daripada merugikan program pemerintah," tegas Lutfi Hamid.
Ia juga mengaku menemukan indikasi dugaan penggelembungan nota di sejumlah dapur MBG lainnya setelah melakukan penelusuran. Namun, setiap temuan tersebut tetap harus diverifikasi secara independen.
BGN, Aparat Penegak Hukum, dan Pemerintah Daerah Diminta Bertindak
Atas berbagai pengaduan tersebut, sejumlah pihak terkait perlu segera memberikan perhatian dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Pihak yang diharapkan turun tangan antara lain:
1. Badan Gizi Nasional (BGN), untuk memeriksa tata kelola dan pelaksanaan operasional SPPG.
2. Aparat Penegak Hukum (APH), untuk menelusuri dugaan manipulasi nota dan aliran dana apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
3. Inspektorat dan instansi pengawasan terkait, untuk memeriksa administrasi, mekanisme pengadaan, serta penggunaan anggaran.
4. Pemerintah daerah, untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan.
Dari sisi hukum, apabila terbukti terdapat manipulasi dokumen transaksi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, perbuatan tersebut dapat ditelaah berdasarkan ketentuan pidana yang relevan, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 263 KUHP apabila unsur pemalsuan surat terpenuhi. Jika terdapat kerugian keuangan negara dan unsur-unsur tindak pidana korupsi terpenuhi, ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga perlu dikaji.
Program MBG bukan ladang untuk mencari keuntungan pribadi. Program ini merupakan program pemerintah yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, kualitas bahan pangan, transparansi pengadaan, serta kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian utama.
Publik kini menunggu keberanian BGN dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih berdasarkan keterangan supplier, relawan, dan hasil penelusuran awal. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pengelola SPPG Bago, SPPG Sidopokso, Yayasan Yatim Kepodang Mandiri, serta pihak mitra terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan. ( Tim/Red)
