Pasuruan,Liputan5news..com; Gelombang protes pecah di Kantor BAPPERIDA Kota Pasuruan, rabu (8/7/2026). Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya menggruduk kantor perencana daerah itu buntut hilangnya mata anggaran "nguri-uri budaya"di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada APBD 2026.
Mereka menilai Pemkot Pasuruan tidak peka terhadap pelestarian budaya karena menghapus pos anggaran untuk kesenian seperti barongan atau bantengan ,pencak silat dan tari tarian tradisional.
Saiful arif, menyebut alasan efisiensi anggaran justru dijadikan senjata untuk menghabisi kegiatan kebudayaan.
“Setiap tahun ada "nguri-uri budaya" dan kita sudah lakukan kegiatan ini selama 5 tahun lebih. Tahun ini nol rupiah. Dipangkas dengan alasan efisiensi. Tapi proyek fisik Pokir miliaran tetap jalan. Ini namanya efisiensi tebang pilih. Budaya dianggap tidak penting,” tegas Saiful dalam pernyataanya di depan kepala BAPPERIDA.
Poros Tengah mengungkapkan data RKA Disdikbud 2025 vs 2026. Tahun lalu masih ada beberapa itim kegiatan kebudayaan seperti nguri uri budaya. Tahun ini hanya tersisa kegiatan administratif. Sanggar-sanggar seni, komunitas sejarah, dan pelaku budaya resah karena tidak ada stimulus sama sekali.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menyatakan bahwa BAPPERIDA hanya bertugas melakukan reviu RPJMD dan pagu indikatif.
“Kewenangan penuh menentukan program dan anggaran ada di Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing OPD. BAPPERIDA tidak bisa mengintervensi rincian belanja. Silakan tanya ke Disdikbud kenapa kegiatan kebudayaan tidak diusulkan,” dalih kokoh.
Jawaban itu langsung diprotes oleh aktivis poros tengah. Menurut mereka, Perpres 12/2021 jelas menyebut BAPPERIDA wajib memastikan RKA OPD sinkron dengan RPJMD. Sementara RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 secara eksplisit mencantumkan “Penguatan Jati Diri Budaya Pasuruan” sebagai program prioritas.
“Kalau BAPPERIDA lepas tangan, lalu siapa yang jaga amanat RPJMD? Jangan lempar-lemparan bola. Budaya mati, siapa tanggung jawab?” sentak Yudi Buleng dari forum barisan rakyat paauruan .
“Kami tidak mau anak cucu nanti cuma kenal budaya dari YouTube. "Nguri-uri" itu kewajiban negara, bukan belas kasihan,” tutup Yudi.(ze)
