PASURUAN, Liputan5news.com; Pemerintah Kabupaten Pasuruan pasang target besar: "Rp20,8 miliar "dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/MBLB pasir, kerikil, granit/andesit di APBD tahun ini.
Melihat angka fantastis itu, Aliansi Poros Tengah langsung tancap gas. Perwakilan Saiful Arif, Yudi Bulenk, Edy Ambon dan M. Kosim nyatakan komitmen kawal ketat realisasi "uang rakyat" itu sampai masuk kas daerah.
"Kami mengendus dugaan kuat kebocoran di pemungutan pajak MBLB lapangan. Pasuruan kan 5 besar PAD Jatim. Kalau wajib pajak sudah bayar, masyarakat berhak tahu nominal pasti dan buat bangun apa saja," tegas saiful arif, Minggu 7/6/2026.
Yudi Bulenk menambahkan ini kelanjutan aksi soal PBJT-TL yang dinilai belum tuntas. Aliansi bakal "nguliti" 4 sektor di Bapenda Pasuruan di antaranya MBLB, Awasi volume dan manifes tambang biar nggak ada "pasir hilang",PBJT-TL" Kejar data listrik yang timpang ,dan Pajak Komersial dari Restoran, hotel, tempat hiburan seeta Pajak Air Bawah Tanah atau ABT dengan menuntut untuk transparansi perusahaan retail dan industri raksasa.
"Semua muaranya di Bapenda. Kami akan tanyakan tegas ke Pemkab,dalam hal ini Bupati pasuruan."Efisiensi dari pusat oke, tapi PAD kita murni unggul. Jangan sampai bocor di tengah jalan," pungkas Yudi.(ze)
