PASURUAN, Liputan5news.com: Aliansi Poros Tengah Kota Pasuruan menyatakan akan mengawal ketat pelaksanaan proyek-proyek Pokok Pikiran DPRD / POKIR 2026. Alasannya, sejumlah paket dinilai sarat “titipan” dan kualitas serta kapabilitas pelaksana proyek di lapangan diragukan.
Pernyataan itu disampaikan koordinator Aliansi Poros Tengah,yudi ,saiful arif dan edy ambon,kamis. 11/6/2026.
“POKIR ini uang rakyat. Tapi yang kami lihat di lapangan,terkesan proyek yang dikerjakan asal jadi. Indikasinya sarat titipan dari oknum tertentu, bukan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Kualitasnya diragukan,serta kapabilitas rekanannya juga peelu dipertanyakan,” tegas yudi buleng.
3 Sorotan tajam Aliansi poros tengah ini di antaranya,
1. Sarat Titipan Politik: Aliansi menduga kuat penentuan rekanan tidak melalui mekanisme yang kompetitif dan transparan. “Banyak CV/PT baru muncul tiba-tiba dan langsung dapat paket POKIR bernilai miliaran,” ujarnya.
2. Kualitas Pekerjaan Diragukan: Dari hasil pantauan awal di beberapa titik tahun sebelumnya, Aliansi menemukan pekerjaan yang tidak sesuai RAB dan spek teknis. “Volume dikurangi, material disunat. Ini jelas merugikan negara dan masyarakat,” lanjut yudi.
dan yang ke ,3. Kapabilitas Pelaksana: Aliansi menyoroti pengalaman dan SDM rekanan pemenang. “Ada perusahaan yang alamat kantornya tidak jelas bahkan sering tutup karena menggunajan rumah yang tidak ditemoati, pengalamannya minim, tapi berani pegang proyek fisik. Ini PR besar untuk Pemkot dan DPRD,” katanya.
Saiful arif menyatakan bahwa Aliansi Poros Tengah mendesak 3 hal kepada Pemkot Pasuruan dan DPRD:
1. Transparansi Penuh: Buka data POKIR 2026 ke publik: nama rekanan, nilai kontrak, RAB, dan lokasi proyek.
2. Audit dan Pengawasan Ketat: Libatkan BPKP, Inspektorat, dan masyarakat sipil untuk audit mutu pekerjaan sejak dini, bukan menunggu PHO.
3. Tindak Tegas: Beri sanksi tegas ke rekanan nakal dan oknum ASN/DPRD yang bermain dalam “titipan” proyek.terangnya.
Edy ambon turut memberikan pernyataan bahwa masyarakat umum harus turut langsung pada pengawasan pelaksanaan proyrk pokir dilapang untuk mempersempit ruang gerak tindakan oknum yang ingin menyalahgunakan uang negara .
“Kami tidak anti POKIR. Tapi POKIR harus benar-benar untuk rakyat, bukan bancakan. ke depan tim kami akan turun ke lapangan, dokumentasikan semua proyek POKIR, dan laporkan ke APH jika ada indikasi korupsi,” kami juga sudah layangkan surat ke BAPPEDA kota pasuruan terkait pengawasan ini.pungkasnya.(ze)
