Liputan5news.com - Sidoarjo. Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi perhatian daerah lain. Salah satunya Kabupaten Karangasem, Bali, yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo untuk mempelajari langkah-langkah penguatan kemandirian fiskal daerah.
Bupati Sidoarjo Subandi menerima langsung kunjungan kerja Bupati Karangasem, Bali, I Gusti Putu Parwata di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Subandi didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo Eri Sudewo.
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mengatakan Kabupaten Sidoarjo dinilai memiliki banyak kemajuan, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan teknologi pemerintahan. Menurutnya, kondisi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) serta pembatasan belanja pegawai menjadi tantangan yang harus dihadapi seluruh daerah.
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD. Ditambah ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, sedangkan di Karangasem masih mencapai 46 persen, sehingga kami perlu mencari strategi dan inovasi,” ujarnya.
Ia juga melihat peluang kolaborasi antardaerah, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya bertumpu pada kawasan industri, namun juga diperkuat dengan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi.
“Untuk meningkatkan PAD selain dari berbagai kawasan industri yang ada di Sidoarjo, kami juga memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” katanya.
Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo terus memperkuat kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Saat ini, Pemkab Sidoarjo juga tengah mengembangkan sistem data warehouse yang terintegrasi dengan seluruh OPD.
“Teknologi kami mendukung pemerintah daerah untuk optimal menggali potensi pendapatan yang ada di Sidoarjo. Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan data aktif dari seluruh OPD. Setelah data terkumpul dapat dibandingkan dan dipantau setiap saat,” jelasnya.
Ia menuturkan, sistem data warehouse tersebut nantinya juga mendukung monitoring proyek strategis daerah, tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik secara real time. Seluruh data akan ditampilkan melalui dashboard sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Upaya ini dilakukan untuk efektivitas dan transparansi tata kelola pemerintahan, sehingga perkembangan pendapatan, pengeluaran, pelayanan publik hingga proyek strategis daerah dapat terus terpantau secara real time,” tambahnya.
Subandi berharap penguatan sistem digital, koordinasi lintas OPD, serta sinergi dengan DPRD maupun perluasan mitra daerah dapat terus mendorong optimalisasi PAD Kabupaten Sidoarjo di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Ia juga berharap pengalaman Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun kemandirian fiskal dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern serta transparan.(Yanti)
