PASURUAN, Liputan5news.com; Aliansi Poros Tengah Pasuruan menyatakan menolak mentah-mentah undangan audiensi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan yang dijadwalkan pada ,Rabu 13/5/2026 pukul 09.00wib ,diruang pertemuan Bapenda.
“Undangan kami tolak. Bapenda sudah tidak bisa lagi diajak komunikasi yang baik, proporsional, dan profesional. Buat apa audiensi kalau ujung-ujungnya cuma debat kusir,dan hanya jawaban formalitas tanpa data konkrit .” tegas Saiful Arif ,Koordinator Aliansi Poros Tengah,selasa [12/5/2026].
Poros Tengah memastikan aksi unjuk rasa tetap digelar. Surat pemberitahuan aksi sudah dilayangkan ke Polres Pasuruan Kota sesuai "UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sesuai surat aksi ke polres kota Pasuruan pada 8 mei 2026 dengan nomor pemberitahuan 030/Porte/V/2026.
“Aksi ini hak konstitusional. Sudah diatur Undang undang. Kami tempuh jalan turun ke jalan karena jalur audiensi sudah buntu. Data penyimpangan PAD dari PBJT tenaga listrik yang kami pegang tidak pernah ditanggapi serius,” ujar Saiful.
Dalam aksi nanti, Poros Tengah menyorot 3 hal:
1. Dugaan kebocoran PAD sektor pajak hotel, restoran, dan parkir.
2. Transparansi data PBJT tenaga listrik dan PBB-P2"Bapenda dinilai tertutup.
3. Lemahnya penindakan: Wajib pajak bandel tidak diberi sanksi tegas.
4.Audit investigatif PAD 2023-2025 oleh Inspektorat dan BPK.
5.Audit husus pola pelaksanaan pengolahan pajak daerah oleh BAPPENDA oleh tim husus dari DPRD , Inspektorat,BPK RI di Jawa Timur bersama BAPPENDA kabupaten Pasuruan tentang kesesuaian laporan dengan keadaan real lapangan .
“Kami sudah siap buka data ke Bapenda melalui audiensi secara baik baik namun tidak ada tanggapan signifikan dan justru ditinggal keluar kantor oleh pimpinannya.Jadi jangan salahkan rakyat kalau pilih demo. Ini bentuk pengawasan publik,” tambah Yudi buleng .
Poros Tengah menilai Bapenda hanya responsif saat dikejar media dengan penjelasan formalitanya, tapi lambat saat dimintai data oleh warga. “Kalau memang bersih, buka data. Kalau takut dibuka, berarti ada yang disembunyikan,” tantang Yudi.
Aksi demonstrasi akan digelar dalam waktu dekat di depan Kantor Bapenda Kab. Pasuruan, Jl.panglima Sudirman no.24 kota Pasuruan.Poros Tengah mengajak masyarakat ikut kawal PAD agar tidak bocor.
“Negara tidak boleh kalah dengan wajib pajak nakal. Bapenda jangan jadi satpam pengusaha, tapi jadi kasir rakyat,” tutup.saiful Arif. (Ze)
