PASURUAN, Liputan5news.com; Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya memastikan akan menggelar aksi demonstrasi ke Kantor BAPPENDA Kabupaten Pasuruan pada Kamis, 21 Mei 2026. Persiapan aksi dilakukan secara matang dengan kelengkapan teknis yang telah disiapkan jauh hari sebelumnya.
Koordinator Poros Tengah, Saiful, menegaskan aksi tetap berjalan sesuai rencana. Surat pemberitahuan aksi sudah dilayangkan ke Polres Pasuruan Kota sesuai UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Aksi ini hak konstitusional. Sudah diatur undang-undang. Kami tempuh jalan turun ke jalan karena jalur audiensi sudah buntu. Data penyimpangan PAD dari PBJT tenaga listrik yang kami pegang tidak pernah ditanggapi serius,” ujar Saiful.
Dalam tuntutan aksi nanti, Poros Tengah menyorot lima poin utama terkait pengelolaan pajak daerah:
1. Dugaan kebocoran PAD sektor pajak hotel, restoran, dan parkir.
2. Transparansi data PBJT tenaga listrik dan PBB-P2, yang dinilai tertutup oleh BAPPENDA.
3. Lemahnya penindakan terhadap wajib pajak bandel yang tidak diberi sanksi tegas.
4. Audit investigatif PAD 2023-2025 oleh Inspektorat dan BPK.
5. Audit khusus pola pelaksanaan pengolahan pajak daerah oleh tim khusus gabungan DPRD, Inspektorat, BPK RI Perwakilan Jawa Timur, bersama BAPPENDA Kabupaten Pasuruan, untuk mencocokkan kesesuaian laporan dengan keadaan riil di lapangan.
Aliansi menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah sangat penting untuk memastikan pendapatan daerah kembali ke masyarakat melalui pembangunan.
Hingga saat ini, BAPPENDA Kabupaten Pasuruan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan Poros Tengah.(Ze)
