Probolinggo – liputan 5news.com
Pemerintah Kecamatan Wonomerto kembali menunjukkan perannya sebagai mediator dengan memfasilitasi rapat koordinasi antara warga dan para pelaku usaha tambang di wilayah Patalan. Pertemuan ini digelar sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat terkait dampak polusi debu yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan, khususnya di sepanjang jalan raya yang menjadi jalur utama mobilitas warga. Rabu (15/04/2026).
Dalam suasana forum yang terbuka, Camat Wonomerto, Rasyidhi, S.Sos., MM, menegaskan bahwa kondisi wilayah harus tetap dijaga agar aman dan kondusif. Ia menilai dialog adalah langkah paling tepat untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan banyak pihak.
“Kalau kita lihat bersama, kondisi saat ini memang membutuhkan perhatian serius. Harapan kita sederhana, wilayah tetap kondusif, tidak terjadi konflik, dan semua pihak bisa menjalankan aktivitasnya dengan nyaman,” ujarnya.
Rasyidhi menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan bukan pada aktivitas internal tambang, melainkan dampak eksternal yang dirasakan langsung masyarakat, terutama polusi debu yang dinilai sudah mengganggu kesehatan.
“Yang kita bahas hari ini adalah dampak yang dirasakan masyarakat, terutama polusi debu di jalan raya. Ini yang menjadi keluhan utama, bahkan sudah mengganggu kesehatan,” tegasnya.
Dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan bersama dinas terkait dan aparat keamanan, diketahui bahwa sebagian besar perusahaan telah menjalankan SOP seperti penyiraman jalan. Namun, faktor cuaca panas ekstrem membuat upaya tersebut belum optimal karena air cepat menguap dan debu kembali beterbangan.
“Memang sudah ada penyemprotan, jalan pun terlihat basah. Tapi karena panas, cepat kering dan debu kembali beterbangan. Ini yang harus kita cari solusinya bersama,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan warga, Sudarmaji, menyampaikan aspirasi secara lugas. Ia mengaku sudah hampir 10 tahun merasakan dampak tersebut dan meminta solusi yang lebih maksimal. Meski mengakui frekuensi penyiraman sudah meningkat hingga 6 kali sehari, warga menilai masih ada kekurangan, terutama penanganan tanah yang tercecer di jalan.
“Kami akui sekarang penyiraman sudah lebih sering. Tapi masih ada tanah yang jatuh ke jalan, itu yang jadi sumber debu. Jadi bukan hanya disiram, tapi juga harus dibersihkan,” jelasnya.
Selain itu, warga juga mengajukan tuntutan utama agar aktivitas tambang diliburkan pada hari Minggu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki waktu untuk menikmati lingkungan yang lebih bersih dan berkumpul dengan keluarga tanpa gangguan debu. Warga juga meminta penggunaan terpal pada kendaraan angkut dan peningkatan kontribusi sosial perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan perusahaan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti masukan tersebut. Namun, beberapa poin seperti pengaturan hari libur operasional masih perlu dibahas lebih lanjut di tingkat manajemen.
“Kami perlu diskusi dulu di internal, terutama terkait hari kerja dan hari libur. Kalau memang ada aturan yang mengharuskan, tentu akan kami sesuaikan,” ujar perwakilan PT PGS, Yoyok.
Hal senada disampaikan perwakilan PT Ussy UPG Persada, Tri Wahyudi, dan PT Melangkah Maju, Mujianto, yang menyatakan akan terus berupaya meminimalisir dampak lingkungan dan menyampaikan hasil dialog ini kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, unsur keamanan yang hadir, yakni Danramil 0820-07/Wonomerto, Peltu Muhammad Ismail, dan perwakilan Polsek Wonomerto, Bripda Archiles, menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas dan adil. Mereka meminta agar keputusan yang diambil benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar diskusi tanpa hasil, serta menjaga keseimbangan antara hak masyarakat dan hak pekerja untuk mencari nafkah.
Menutup kegiatan, Camat Rasyidhi menegaskan bahwa seluruh hasil diskusi akan dituangkan dalam Berita Acara sebagai bentuk komitmen bersama. Ia mengingatkan perusahaan untuk menjalankan. (Tim)
