Probolinggo - Liputan5Nwes.com
Pernyataan Walikota LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Probolinggo, Louis Hariona atas janji Walikota Probolinggo dr. Aminuddin yang akan meningkatkan kesejahteraan guru ngaji di Kota Probolinggo mendapat kecaman.
Louis Hariona, disorot setelah melontarkan dukungan kepada Walikota Probolinggo dr. Amin usai datangnya kendaraan dinas baru di tengah efisiensi anggaran dan janji menyejahterakan guru ngaji masih belum terlaksana atau adanya pemangkasan insentif.
Sebelumnya, kebijakan Walikota Probolinggo dr. Amin dengan mendatangkan kendaraan dinas baru beberapa waktu lalu mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali Ansor Kota Probolinggo dan guru ngaji.
Ketua Ranting Ansor Wiroborang, Rosy turut menyayangkan statemen Louis Hariona. Menurutnya, diduga Walikota LSM LIRA Probolinggo itu hanya paham masalah advokasi saja, namun tidak dengan moral dan lain-lainnya.
"Kami juga mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal ini Walikota Probolinggo dr. Amin yang malah lebih mementingkan kendaraan dinas daripada untuk kesejahteraan. Tapi saat kritikan kami disampaikan, justru ada pegiat antikorupsi yang juga membela kebijakan pemerintah," kata Rosy, Kamis (19/3/2026).
"Oleh karena itu kami ingatkan kepada Walikota LSM LIRA Probolinggo yang bernama Louis Hariona itu, jangan cuma sudut pandang hukum yang dinilai tapi etika, etis dan moralitas sebagai pemimpin juga harus dinilai. Kalau ilmu nya masih dangkal, lebih baik jangan banyak bicara di publik," tuturnya.
Senada dengan Ansor, salah satu Aktivis LSM LIRA Kota Probolinggo, Agus Cahyo menilai, jika saat ini Kota Probolinggo tengah krisis pembangunan sosial. Hal itu dibuktikan dengan lebih mengedepankan kenyamanan pribadi daripada rakyatnya.
"Walikota Probolinggo dr. Amin mendatangkan mobil baru untuk perjalanan dinas sedangkan insentif guru ngaji malah dipangkas. Dampaknya, banyak guru ngaji mengeluh hingga mengkritik kebijakan Walikota dr. Amin itu," ujar Agus.
"Nah lucunya lagi, saat guru ngaji menyuarakan haknya dengan mengkritik kebijakan pemerintah, malah ada orang yang katanya pegiat antikorupsi justru terkesan membela kebijakan pemerintah," imbuhnya.
Tentunya, menurut Agus, keberpihakan seorang pegiat antikorupsi kepada pemerintah sangat memalukan. Sebab, seharusnya pegiat antikorupsi, harus membela kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, bukan mengorbankan rakyat.
"Guru ngaji itu bukan beban, melainkan aset bangsa dalam menjaga moral anak-anak bangsa. Hormat kepada guru ngaji, sama halnya menjaga masa depan generasi bangsa. Bukan justru ikut membela dengan berkomentar mengenai sudut pandang hukum ini dan itu,"kecam Agus.(hs)
