Probolinggo, Liputan5News.com –
Semua jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Probolinggo memasuki masa libur mulai tanggal 15 Maret 2026. Namun, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dengan alasan menghindari kekurangan gizi pada siswa, yang kemudian menuai kritikan dari berbagai pihak.
Sudarsono SH, selaku Bupati LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Probolinggo, menyoroti kebijakan ini yang dianggap menyudutkan masyarakat seolah tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi anaknya.
"Sebelum adanya program MBG, para orang tua sudah memberikan sarapan pagi yang cukup baik untuk anak-anak mereka sebelum berangkat ke sekolah," ujar Sudarsono kepada wartawan.
Salah satu ibu dengan pendapatan di bawah standar dari Kecamatan Leces menyampaikan keluhan kepada DPD LIRA. "Anak saya biasanya sarapan dengan menu telur ayam dan ikan laut. Namun saat libur sekolah, kami diminta untuk mengambil MBG ke sekolah. Kalau boleh memilih, kami lebih tidak mengambil saja karena kasihan anak, apalagi sekarang menjelang Bulan Puasa dan Lebaran yang membuat lalu lintas sangat ramai," ungkapnya dengan nada sinis.
Anaknya yang bersekolah di kelas 3 MI Zainul Irsyad, Jorongan Kecamatan Leces, mendapatkan paket MBG untuk dua hari dari SPPG Jorongan 2 (Senin 16/3/2026 dan Selasa 17/3/2026) dengan isi sebagai berikut:
- Susu sekolah kemasan 125ml
- Satu buah apel
- Satu butir telur ayam rebus
- Satu buah roti dengan topping mesis
- Satu bungkus kentang rebus
- Satu bungkus kue nastar
Kalau kita rupiahkan hanya berapa, paling tidak 10ribu saja.padahal Anggaranya jelas perporsi 15 ribu.berapa rupiah keuntungan SPPG tersebut? pantas tidak mau libur.
Lokasi sekolah yang berada di Jalan Nasional Lumajang No. 50, tepat di utara Terminal Jorongan atau perbatasan Kota dan Kabupaten Probolinggo .yang lokasinya ada disebelah Timur, juga menjadi pertimbangan karena berada di jalan raya yang padat.
"Kalau program ini memang bermanfaat, mengapa tidak diberi jeda satu atau dua minggu agar siswa bisa istirahat di rumah saja? Hari ini sudah memasuki masa libur, apalagi menjelang Idul Fitri, namun murid-murid harus berjibaku mengambil paket MBG yang isinya seperti itu," kata Sudarsono.
Menurutnya, menu yang diberikan tidak sesuai dengan konsep "makan bergizi", karena semua bahan bisa dengan mudah dibeli di toko atau supermarket. Padahal di pengelolaan MBG melalui SPPG (Satuan Pendidikan Penggerak Gerakan) dan KSPPG (Komite Sekolah Penggerak Gerakan) seharusnya ada staf ahli gizi, yang dianggap hanya sebagai kamuflase.
"Kita menduga pengelola hanya menggunakan program ini untuk mencari keuntungan. Anggaran MBG dari pemerintah pusat terus mengalir, dan dengan tetap menjalankan program saat libur, rantai pendapatan mereka tetap berjalan. Hal ini patut dipertanyakan, diawasi secara ketat, dan harus mendapatkan tindakan tegas," tegas Sudarsono.(tim)
