PASURUAN,22-3-2026:;Polemik pengurangan bonus atlet peraih medali Porprov IX Jawa Timur 2025 di Kota Pasuruan memanas. Anggota DPRD Kota Pasuruan didesak melakukan introspeksi setelah melontarkan pernyataan kontroversial tentang perombakan total birokrasi.
Diketahui,M.yasin Salah satu anggota DPRD Kota Pasuruan, melontarkan pernyataan kontroversial yang dimuat dibeberapa media online, dengan mendesak kepala daerah melakukan perombakan total atau redical break ditubuh birokrasi. Namun, pernyataan ini dinilai mengabaikan fakta bahwa kebijakan fiskal, termasuk alokasi anggaran bonus atlet, adalah produk kolektif yang melibatkan banyak pihak, bukan keputusan sepihak kepala daerah.
Aktivis LSM PENJARA, Saiful Rizal, mengatakan bahwa pernyataan anggota DPRD tersebut mengabaikan fakta bahwa kebijakan fiskal adalah produk kolektif yang melibatkan banyak pihak. "Pernyataan itu bentuk pengingkaran terhadap peran dan fungsi DPRD sendiri," ujarnya.
"Pernyataan bahwa pembahasan anggaran tidak mengarah pada pengurangan program publik adalah bentuk pengingkaran terhadap peran dan fungsi DPRD sendiri. Mereka adalah bagian dari Badan Anggaran yang membahas KUA-PPAS bersama TAPD," ujarnya, Senin (2/3/2026).
Saiful menegaskan, dokumen KUA-PPAS adalah bukti dokumen yang menunjukkan bahwa DPRD adalah salah satu peran utama dalam penyusunan fiscal daerah. "Jika kemudian kebijakan itu menuai polemik, di mana suara DPRD ketika angka-angka itu disepakati? Mengapa baru berteriak setelah kebijakan jadi polemik? Di mana keberanian untuk memperjuangkan anggaran olahraga sejak awal?" tegas pria yang akrab disapa cak Songot ini
Kritikan juga datang dari Ketua Tameng perjuangan rakyat Anti korupsi (TAMPERAK) Pasuruan Zenkiya,memberikan tanggapannya,bahwa proses penyusunan anggaran melibatkan DPRD secara aktif. "Jika ada pengurangan anggaran di sektor olahraga, itu berarti DPRD telah menyetujuinya," katanya.
M. Hasan,salahsatu tokoh pemuda Pasuruan menyoroti dampak polemik ini terhadap para atlet. "Polemik ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak, termasuk DPRD. Atlet tidak tahu seluk-beluk proses KUA-PPAS. Yang mereka tahu adalah janji dan harapan," ujarnya.
Di runut dari polemik ini, masyarakat menuntut klarifikasi dan transparansi dari DPRD dan Pemerintah Kota Pasuruan. "Saatnya semua pihak introspeksi dan bekerja untuk kepentingan publik yang lebih luas," kata M. Hasan. (Ze/ghan)
