PROBOLINGGO – Liputan5News.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar ternyata ditemukan tidak berjalan sesuai standar di SDN 1 Curahtulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Dapur Sarana Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Guru (SPPG) yang dibangun untuk menunjang program tersebut justru tidak digunakan untuk mengolah makanan, karena semua bahan dan menu dibeli dari luar padahal di dapur tersebut telah disediakan staf ahli gizi dan juru masak.
Dapur SPPG tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat untuk keperluan program MBG. Namun, yang didistribusikan kepada siswa hanya berupa buah mentah tanpa pengolahan apapun dan roti yang dibeli dari pedagang luar. Hal ini mengundang pertanyaan: untuk apa dapur SPPG dibangun jika menu yang diberikan tidak melalui proses pengolahan di sana?
Tak hanya itu, muncul dugaan penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan program ini. Setiap porsi MBG dinominalkan senilai Rp15 ribu, dengan rincian Rp3 ribu untuk biaya dapur, Rp2 ribu untuk transportasi, dan Rp10 ribu untuk komponen makanan. Namun, nilai menu yang sebenarnya diterima siswa hanya sekitar Rp7 ribu hingga Rp8 ribu saja.
Kualitas makanan yang diberikan juga sangat memprihatinkan. Beberapa buah yang diterima siswa bahkan dalam kondisi busuk, dengan banyak ditemukan belatung atau ulat kecil di dalamnya. Akibatnya, makanan tersebut tidak layak konsumsi dan akhirnya tidak dapat dimakan oleh siswa.
"Program ini seolah menjadi ladang bisnis yang berkedok makan bergizi gratis untuk siswa," tegas Ketua DPD LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Probolinggo, Sudarsono SH.
Menurut dia, program yang memiliki tujuan mulia dari pemerintah pusat ternyata banyak disalahgunakan untuk meraup keuntungan. Tidak mengherankan jika sebagian anggota DPRD Kabupaten Probolinggo diketahui mengelola hingga 10-15 dapur MBG sekaligus, karena melihat potensi keuntungan yang pasti dengan pasar yang jelas berupa siswa sekolah yang tidak dapat menolak program pemerintah.
Sudarsono juga menyebutkan adanya informasi bahwa anggaran pendidikan dipangkas sebanyak 20% dengan alasan terkait program MBG, meskipun hal ini telah ditepis oleh pemerintah. Ia menekankan perlunya transparansi publik terkait anggaran program MBG, agar dapat diketahui apakah benar terdapat pemangkasan atau penyalahgunaan anggaran.
"Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp15 ribu per porsi, namun yang diterima siswa hanya senilai 7-8 ribu. Pertanyaannya, di mana bagian sisanya yang dipangkas oleh pengelola dapur MBG?" ujarnya.
Sebelumnya pernah ada wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi program MBG, namun pelaksanaannya tidak konsisten dan hanya berupa pengecekan berulang tanpa tindakan konkret. Akhirnya, pihak yang paling dirugikan adalah siswa dan masyarakat Indonesia itu sendiri.(hs)
