Probolinggo – liputan5news.com
Kebijakan pengadaan kendaraan dinas baru oleh Walikota Probolinggo, dr. Amin, kembali menuai sorotan tajam. Di tengah narasi efisiensi anggaran dan komitmen peningkatan kesejahteraan guru ngaji, langkah tersebut dinilai sebagian pihak sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan publik.
Kritik terbaru datang dari Pimpinan Cabang SAPMA Pemuda Pancasila Kota Probolinggo. Ketua SAPMA, Fajar Ilyas, secara terbuka menagih janji politik Walikota yang sebelumnya disebut akan menolak atau setidaknya meninjau ulang pengadaan kendaraan dinas.
Menurut Fajar, secara kewenangan, kepala daerah memiliki ruang untuk melakukan revisi bahkan pembatalan anggaran, khususnya jika dinilai tidak selaras dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
“Kalau alasannya efisiensi, seharusnya semua pos belanja yang tidak mendesak ikut dievaluasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, anggaran mobil dinas tetap berjalan, sementara insentif guru ngaji dipangkas,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Senada dengan itu, perwakilan Pemuda Pancasila lainnya, Rosy, menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketidakseimbangan prioritas. Ia menyebut, di saat masyarakat berharap keberpihakan pemerintah terhadap sektor sosial dan pendidikan nonformal, kebijakan justru mengarah pada penguatan fasilitas birokrasi.
“Kami tidak menolak pembangunan atau fasilitas pemerintahan, tapi harus ada skala prioritas. Ketika kesejahteraan guru ngaji belum terpenuhi, keputusan seperti ini menjadi sensitif dan memicu kekecewaan publik,” tegasnya.
Sorotan juga mengarah pada pemangkasan anggaran insentif guru ngaji yang disebut mencapai sekitar Rp2 miliar dengan dalih efisiensi. Di lapangan, kebijakan tersebut dilaporkan memicu keluhan dari para penerima manfaat yang merasa perannya kurang dihargai.
Agus, salah satu perwakilan yang menyuarakan aspirasi guru ngaji, menilai kondisi ini berpotensi menurunkan semangat para pengajar keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam pembinaan moral masyarakat.
“Guru ngaji itu bukan sekadar pengajar, tapi penjaga nilai dan karakter generasi. Kalau insentifnya dipangkas, tentu ada dampak psikologis dan sosial,” ujarnya.
Di sisi lain, polemik ini juga diwarnai perbedaan pandangan di ruang publik. Beberapa pihak, termasuk pegiat antikorupsi, disebut justru melihat kebijakan pengadaan kendaraan dinas dari sudut pandang prosedural dan legalitas anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Fajar menegaskan bahwa persoalan ini tidak semata-mata soal benar atau salah secara hukum, melainkan soal sensitivitas kebijakan terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Kalau hanya bicara legal, mungkin semua bisa dibenarkan. Tapi publik juga menilai dari sisi kepatutan dan keberpihakan. Di situ letak persoalannya,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Probolinggo terkait kritik yang disampaikan berbagai elemen masyarakat tersebut. Namun, polemik ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut anggaran, akan selalu berada dalam pengawasan dan penilaian publik.
Kedepan, transparansi dan konsistensi antara janji politik dan implementasi kebijakan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena di ruang publik, persepsi seringkali sama kuatnya dengan realitas.(hs)
