Liputan5news.com - Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program strategis pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan integrasi data, serta pengawalan implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menerima kunjungan kerja Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) beserta jajaran dalam kegiatan Sosialisasi DTSEN dan percepatan peningkatan kesejahteraan sosial di Hall Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan itu dihadiri pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, para asisten dan staf ahli, kepala OPD terkait, camat, kepala desa, serta seluruh pilar sosial di Kabupaten Sidoarjo.
Bupati H. Subandi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Sosial RI beserta rombongan. Menurutnya, kehadiran Menteri Sosial menjadi kehormatan sekaligus penguat komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas layanan sosial melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.
“Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional bukan sekadar alat administrasi, tetapi menjadi pondasi keadilan sosial. Dengan data yang benar, setiap program bantuan dan pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar H. Subandi.
Sebagai daerah urban dengan dinamika sosial ekonomi yang berkembang pesat, Sidoarjo menyatakan kesiapan mendukung kebijakan Kemensos melalui penguatan SDM, percepatan integrasi data, serta pengawalan implementasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Pemkab Sidoarjo siap mendukung penuh kebijakan dan arahan Menteri Sosial RI melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan integrasi data, serta pengawalan implementasi DTSEN hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan pemahaman yang sama, visi yang selaras, serta keterampilan teknis yang memadai dalam memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi kerentanan sosial,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan amanat Pasal 34 UUD 1945 yang diperkuat berbagai regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Saat ini lebih dari 3 juta anak usia sekolah di Indonesia berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Kelompok ini kerap disebut sebagai invisible people, yaitu masyarakat rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh data dan program bantuan sosial,” tutur Gus Ipul.
Ia menjelaskan, DTSEN merupakan basis data yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi setiap individu dan keluarga di Indonesia. Data tersebut dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala untuk menjaga ketepatan sasaran kebijakan.
DTSEN dibentuk melalui penggabungan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Integrasi ini menjadikan DTSEN sebagai acuan utama dalam penetapan bantuan sosial nasional.
Hingga Januari 2026, DTSEN memuat 289.060.513 data individu yang dikelompokkan dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari desil 1 kelompok prasejahtera hingga desil 10 kelompok sejahtera. Klasifikasi tersebut membantu pemerintah menetapkan prioritas secara lebih akurat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran sekaligus mendorong kemandirian masyarakat.
Sinergi antara Kemensos dan Pemkab Sidoarjo diharapkan mampu memperkuat implementasi DTSEN dan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta mendukung visi pembangunan Presiden Prabowo menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.(Yanti)
