Probolinggo, liputan5news.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan asupan gizi siswa, kini menuai sorotan. Pasalnya, menu MBG yang diterima siswa di SD Negeri Kedungasem 4, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dinilai sangat memprihatinkan dan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran MBG dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp15.000 per porsi untuk setiap siswa. Namun, menu yang diterima siswa SD Negeri Kedungasem 4 justru dinilai jauh dari nilai tersebut.
Adapun menu yang dibagikan kepada siswa antara lain:
- Susu Frisian Flag ukuran kecil sekitar 45 gram
- Kacang tanah yang dibungkus plastik klip dengan jumlah sangat sedikit
- Kue ringan
Jika ditaksir secara rupiah, nilai keseluruhan menu tersebut diperkirakan hanya berkisar sekitar Rp7.000 per porsi. Hal ini memunculkan dugaan adanya selisih anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp8.000 per siswa.
Kondisi ini memicu keprihatinan berbagai pihak. Program MBG yang seharusnya menjadi upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, justru dinilai tidak sesuai harapan di lapangan. Terlebih, program ini merupakan salah satu prioritas nasional yang dibiayai melalui pengalokasian anggaran besar, bahkan dengan penyesuaian di beberapa sektor lain demi keberlangsungan program tersebut.
Ketua LSM Tamperak DPW Jawa Timur turut memberikan tanggapan dan kritik terhadap kondisi tersebut. Ia menilai, apabila benar terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi menu yang diterima siswa, maka hal tersebut patut diduga sebagai bentuk penyimpangan yang harus ditelusuri lebih lanjut.
“Kami akan terus mengawal program pemerintah, khususnya MBG, agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Program ini sangat penting untuk pemenuhan gizi siswa, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan hak anak-anak,” ujarnya.
Para aktivis dan masyarakat berharap pihak terkait, termasuk instansi pelaksana dan pengawas, dapat segera melakukan evaluasi dan klarifikasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG di lapangan. Program yang bertujuan mulia ini diharapkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para siswa, sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah.(tim)
