Liputan5news.com - Sidoarjo. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngampelsari menggelar Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ketahanan pangan. Jumat (10/10/2025) malam.
BUMDes ketahanan pangan berperan sebagai pelaksana program untuk menjaga dan meningkatkan kemandirian pangan desa. Melalui pengelolaan minimal 20 % Dana Desa (DD) dialokasikan untuk kegiatan sektor pangan seperti pertanian dan peternaan. BUMDes yang melaksanakan program ini tentunya harus berbadan hukum, memiliki rencana kerja yang matang berbasis potensi lokal desa dan dikelola secara profesional serta transparan untuk menghasilkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tentunya legalitas BUMDes Parikesit Desa Ngampelsari sudah tidak ragukan lagi beberapa legalitas yang dimiliki oleh BUMDes Parikesit Desa Ngampelsari diantaranya :
- Peraturan Desa (Perdes) Ngampelsari Nomor 07 Tahun 2024 tentang pendirian badan usaha milik desa "Parikesit" Desa Ngampelsari.
- Keputusan Kepala Desa Ngampelsari Nomor 43 Tahun 2024 tentang pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Parikesit" Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo masa bakti 2024 - 2029.
- Badan Hukum Kementrian Hukum Republik Indonesia Nomor : AHU-12295.AH.01.33. Tahun 2025.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUMDes Parikesit 1000-0000-0565-6773.
Musdesus Desa Ngampelsari dihadiri perangkat desa, BPD, pengurus BUMDes Parikesit, Babinsa, pengurus RW, tenaga ahli dalam hal ini dokter Prestalia sebagai dokter hewan.
Usai digelarnya rapat, Sekretaris BUMDes Parikesit, Filzen Adina Cendana menyampaikan kepada awak media bahwa malam ini alhamdulillah sudah terjadi kesepakatan dalam musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk program ketahanan pangan 2025.
"Dari 20% Dana Desa yang disalurkan untuk ketahanan pangan dan pelaksanaannya sesuai permendes Nomor 3 Tahun 2025 bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan tahun 2025 dikelola oleh BUMDes," jelasnya.
Lanjut Dina pada malam ini telah disepakati ada tiga unit bisnis dan satu mitra, dalam hal ini untuk pelaksanaan alokasi dana 280,15 juta dari 20% dana desa. Alokasi anggaran ada di peternaan sapi berupa penggemukan sebesar 116 juta, peternaan bebek 77,25 juta, peternaan kambing 68,2 juta.
"Harapan kami pada saat ketahanan pangan 2025 ini berlangsung bisa memberikan swasembada pangan kepada masyarakat dan satu lagi yang perlu kita garis bawahi adanya kesinambungan program ketahanan pangan untuk ke depannya. Jadi bukan seperti Pokmas terdahulu yang hilang tanpa kabar. Karena ini sudah dilimpahkan kepada BUMDes maka sudah kewajiban dari BUMDes untuk mempertanggung jawabkan 20 % dari dana desa yang nantinya akan memberikan kontribusi kepada PAD," ungkapnya.
Dina juga menyampaikan kontribusi kepada PAD untuk target diawal tahun pertama kita masih dalam proses pengembangan. Untuk pengembangan usaha ini akan kita ikuti berdasarkan analisa kelayakan usaha. Kita akan berikan 40 % dari hasil usaha BUMDes Parikesit ini.
"Untuk pelaporan usaha ini kita BUMDes Parikesit akan bekerjasama dengan konsultan akuntansi. Kita juga bekerjasama dengan tenaga ahli dokter hewan. Jadi pada saat ketahanan pangan kita didampingi oleh berbagai instansi yakni dari dinas peternaan, dinas perikanan, babinsa, bhabinkamtibmas dan juga dokter hewan untuk pemilihan bibit apakah bibit ini layak dikembangkan atau tidak untuk dikembangbiakan," urainya.
Dina menyampaikan terkait pengembangan bisnis BUMDes Parikesit yakni ketika BUMDes Parikesit sudah berproduksi kita tidak hanya putus di produksi ternak namun akan kita kembangkan untuk wisata edukasi. Usaha ini akan kita kembangkan untuk edukasi anak - anak sekolah karena mengingat di Desa ngampelsari sendiri ada empat sekolahan yakni dua sekolah dasar, satu sekolah SMP dan beberapa sekolah TK dan PAUD. Dan ini merupakan kekuatan kita untuk menunjang ekonomi. Jadi di sini kita mengembangkan potensi desa yang ada guna mengembangkan bagaimana warga ini bisa berswasembada pangan mandiri.
"Menurut arahan dari pihak kecamatan dan pendamping desa ada beberapa persiapan sebelum bisnis BUMDes Parikesit dilaksanakan yakni membuat Perdes untuk penyertaan modal ketahanan pangan, ada Surat Keputusan (SK) yang menetapkan bahwa hasil Musdes ini sudah bisa disetujui oleh semua pihak. Insya Allah dalam waktu satu bulan ke depan BUMDes Parikesit sudah dimulai kegiatannya," jelasnya.
Dina menambahkan lokasi bisnis BUMDes ini ada di beberapa tempat yakni peternakan sapi ada di RW 03, peternakan kambing di RW 01 dan peternakan bebek pedaging ada di RW 02.
Disinggung mengenai kegaduhan warga yang terjadi di luar ruang rapat Dina menyampaikan inilah namanya dinamika demokrasi, jadi kita inginnya keterbukaan dan komunikasi yang tidak terputus namun warga tidak diperbolehkan masuk (diusir) ke ruang rapat oleh kasi Kesra. Berawal dari BUMDes yang tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat maka kami mengajak warga untuk mendengarkan, karena sudah ada bagian yang menjelaskan dan berbicara. Dari hasil pra Musdes kemarin memang belum diserahkan, takutnya ada mis komunikasi di situ kita ingin keterbukaan. Alhamdulillah pemerintah desa sudah menjembatani dengan baik, dan warga bisa merespon.
"Semoga dengan kejadian ini kami berharap BUMDes Parikesit ini bisa semakin baik, terbuka, transparansi dan bersinergi dengan pemerintah desa," pungkas Dina.(Yanti)
