Probolinggo Liputan5news.com
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), Lutfi Hamid, menyuarakan kekecewaannya atas lambatnya proses hukum kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Penanganan (BOP) vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo.
Menurut Lutfi, masyarakat telah lama menantikan kepastian hukum dalam kasus yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Probolinggo tersebut.
“Kami menilai proses penyidikan terlalu berlarut-larut. Publik berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab " . ujarnya ketika ditemui di kediamannya pada , Senin, 22/09/2025.
Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah penggeledahan dilakukan di ruang Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, pada Jumat (20/12/2024). Tahun lalu. setelah muncul dugaan penyimpangan anggaran BOP yang diperuntukkan bagi kegiatan vaksinasi PMK.
Pada tahun 2023, Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo tercatat menyalurkan 130.000 dosis vaksin PMK, disusul dengan 25 dosis tambahan pada tahun 2024. Namun hingga kini, kejaksaan belum mengumumkan tersangka.
Lutfi menegaskan, AMPP akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak transparan dan profesional.
“Kami tidak ingin kepercayaan publik terhadap penegakan hukum luntur hanya karena lambannya proses ini,” tambahnya.
Masyarakat Probolinggo pun berharap agar penanganan perkara ini segera menemukan titik terang, sehingga dana publik dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.(hs)
