Liputan5news.com - Sidoarjo. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih menemui para peserta aksi damai yang tergabung dalam Aliansi Warga Sidoarjo (@WAS). Aliansi Warga Sidoarjo (@WAS) menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo akhir-akhir ini terkait penolakan LPP APBD dan dampak yang terjadi akibat kurang harmonis nya hubungan elit politik yang berimbas pada masyarakat, pemerintahan dan semua unsur yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh koordinator aksi damai @WAS Suryanto yakni :
1. Penolakan LPP APBD Oleh DPRD Adalah Hal yang Wajar menginggat fungsi DPRD salah satu nya adalah Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, penolakan Ini hendak nya menjadi koreksi dan evaluasi bersama dan jangan Seolah menjadi momok yang menakutkan.
2. Penolakan LPP APBD tersebut kami yakini bukan tanpa dasar tetapi ada indikator yang dipakai serta argumen yang cukup kuat atas penolakan tersebut, kami sebagai masyarakat awam perlu Kira nya tau indikator dan argumen apa yang dipakai DPRD atas penolakan tersebut
3. Potensi kebuntuan politik dan dampak nya bagi rakyat adanya perbedaan tajam antara DPRD dan eksekutif dalam menyikapi LKPJ berpotensi memunculkan stagnasi kebijakan dan tersendatnya pengunaan anggaran, hal ini bisa mengarah pada munculnya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Kami sebagai bagian dari warga Sidoarjo tidak menghendaki kerugian Ini terjadi. Pemerintah dan DPRD harus segera duduk bersama demi menyelamatkan kepentingan masyarakat bukan Ego politik semata
4. Menghindari pengulangan sejarah kelam @WAS Mengingatkan konflik politik yang tidak terkendali di masa lalu (1999) telah melahirkan pelanggaran hukum dan keresahan di tengah masyarakat. Kami berharap DPRD dan pemerintah kabupaten Sidoarjo menjunjung tinggi aturan, komunikasi publik dan etika bernegara ,jangan sampai rakyat kembali manjadi korban dari pertarungan kekuasaan para elit.
"Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kami berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera mengedepankan musyawarah, menjaga kepentingan rakyat, dan menghindari pertentangan yang merugikan masyarakat," ungkap Suryanto.
Masih kata Suryanto penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Aliansi Warga Sidoarjo (@WAS) pada dasarnya melakukan aksi untuk koreksi, bahwa kami ini benar - benar independen tanpa muatan dari kanan dan kiri. Kami hanya mengkhawatirkan jangan sampai terulang lagi sejarah kelam Sidoarjo di era 1999 atau 2000, yang mana para pejabat kita harus berakhir di penjara.
"Kami berharap dengan aksi ini ayo lah berjalan bareng - bareng. Tetapi kalau memang aspirasi ini tidak diterima, tidak menutup kemungkinan kami akan turun bersama warga Sidoarjo dalam jumlah besar," pungkasnya.
Menyikapi aksi damai Aliansi Warga Sidoarjo (@WAS) tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih mengajak para peserta aksi damai sebanyak 50 orang ini untuk duduk bersama di ruang rapat untuk menyampaikan unek - uneknya.
Usai mendengar pernyataan pendapat dari peserta aksi damai, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih menyampaikan sebagai wakil rakyat kami menerima aspirasi masyarakat. Tadi sudah kami jelaskan terkait mekanisme yang ada karena ada sebagian dari masyarakat yang tidak mengetahui terkait proses yang ada. Ketidaktahuan ini menimbulkan kekhawatiran dilapisan masyarakat diantaranya pasca paripurna kemarin pembangunan tidak jalan, PAK tidak jalan. Alhamdulillah pasca penolakan LPP APBD itu tidak ada masalah karena perkada jalan, PAK juga jalan, perencanaan pembangunan juga jalan karena itu merupakan fungsi dari kami sebagai lembaga pengawas.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang terus memberikan masukan - masukan. Ini adalah bagian dari indikasi bahwa demokrasi yang ada di Sidoarjo ini berjalan," ungkapnya.
Nasih juga menyampaikan pesannya kepada warga Sidoarjo, "karena demokrasi di Sidoarjo sudah berjalan dengan baik hendaknya kita budayakan tabayun, audensi, harmonisasi sehingga tidak terjadi grusa - grusu dalam menyikapi suatu masalah," pungkasnya. (Yanti)
