Liputan5news.com - Sidoarjo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna dengan agenda utama yakni penyampaian pandangan umum (PU) fraksi - fraksi DPRD kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/6/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih beserta anggota, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati beserta jajaran Pejabat daerah, Pimpinan TNI Polri atau yang mewakili, Pimpinan partai politik, rektor, LSM, wartawan.
Rapat paripurna dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih.
Dalam pembukaannya Abdillah Nasih menyampaikan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas segala ridho dan rahmatnya kita bisa hadir mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SWT. Di hari yang berbahagia ini atas nama pimpinan dan anggota kami ucapkan terimakasih kepada seluruh hadirin khususnya ibu wakil bupati Sidoarjo yang telah hadir di ruangan ini.
"Kegiatan persidangan rapat paripurna ini berdasarkan hasil rapat badan musyawarah DPRD kabupaten Sidoarjo pada tanggal 2 Juni 2025 yang ditindak lanjuti berita acara rapat badan musyawarah DPRD kabupaten Sidoarjo dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024," ucapnya.
Masih kata Nasih dengan dihadiri 32 orang anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan dengan ucapan Bismillah kami buka sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dan terbuka untuk umum.
Penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi diawali dari pandangan umum fraksi Gerindra yang disampaikan oleh juru bicara Pratama Yudhiarto, S.H, fraksi PKB disampaikan oleh juru bicara M. Rojik, fraksi PDIP disampaikan oleh juru bicara Kusumo Adi Nugroho, fraksi PAN disampaikan oleh juru bicara Bangun Winarso, fraksi PKS dan PPP di sampaikan oleh juru bicara Vike Widya Asroni. Fraksi Nasional Demokrat disampaikan oleh juru bicara Aditya Indra Putra Mualim.
Fraksi fraksi tersebut menyoroti dengan tegas pernyataan bupati Sidoarjo H. Subandi di Medsos yang telah viral pada tanggal 19 maret 2025. Yang mana Subandi mengatakan jika selama ini bupati dan wakil bupati Sidoarjo menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo hanya sebatas untuk menghambur - hamburkan uang.
Hanya partai Golkar yang dalam menyampaikan pandangan umum fraksi fraksi tidak menanggapi pernyataan bupati Sidoarjo yang viral di medsos.
"Merespon kegaduhan di ruang publik terkait pernyataan bupati Subandi, juga meminta bupati Subandi untuk Klarifikasi," pesan fraksi Nasional Demokrat.
Sementara itu usai rapat paripurna, kepada awak media Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 adalah hal yang wajar - wajar saja karena itu adalah fungsi dari kami yakni fungsi pengawasan. Bagaimana kita menilai kinerja pemerintahan di 2024. Walaupun kita memberikan apresiasi karena banyak indikator - indikator dan capaian di tahun 2024 tetapi dilapangan juga masih banyak yang perlu dikritisi.
"Mulai hari ini tingkat perekonomian kita yang tidak mencapai target, indeks lingkungan hidup tidak mencapai target, silpa naik. Artinya ini bagian dari kita untuk selalu mengkritisi memberikan masukan kepada eksekutif agar kedepan mereka memperbaiki pr pr yang ada di tahun 2024, sehingga nanti di tahun 2025 yang rencananya ada PAK bisa tuntas," ungkapnya.
Ketika disinggung mengenai pandangan fraksi - fraksi terkait pernyataan bupati yang viral, Abdillah Nasih menyampaikan ini bagian dari dinamika dan demokratisasi di tubuh DPRD. Ketika marwah DPRD di singgung dan masing masing fraksi murni bisa memberikan pendapatnya yaa seperti ini.
"Ini adalah bagian oto kritik kita kepada bupati khususnya, agar ke depan lebih berhati hati dalam memberikan statemen karena hubungan eksekutif dan legislatif adalah mitra dalam arti kita tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kami di sini sejajar antara eksekutif dan legislatif. Pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa ada harmonisasi dari kedua belah pihak," ungkapnya.
Di singgung mengenai DPRD tukang menghamburkan uang Abdillah Nasih menyampaikan bahwa hal itu tidak benar kalau kita dianggap menghamburkan uang. Kalau kita melihat fungsi kita adalah fungsi budgeting tetapi kita bukan pelaksana. Fungsi budgeting dibahas bersama antara ABD dan Banggar. Ketika dianggap fungsi budgeting terkait dengan masalah pokir, berapa persen prosentase pokir kita jika dibandingkan dengan renja OPD.
"Aplikasi pelaksanaan pokir di DPRD adalah bagian dari aspirasi kami dari konstituen yang diambil dari reses - reses yang sudah kita lakukan termasuk hasil kerja kerja kami di lapangan atas pengamatan kami di lapangan. Misalkan di daerah A membutuhkan kegiatan kegiatan demi untuk pembangunan di Sidoarjo. (Yanti)
