PASURUAN, Liputan5news.com : Beragam pungutan yang dibebankan kepada siswa di SMAN 1 Grati, Kabupaten Pasuruan, menuai sorotan tajam dari wali murid. Tidak hanya SPP bulanan, wali murid juga dibebani uang gedung hingga jutaan rupiah per tahun, plus biaya kelulusan atau wisuda yang mencapai lebih dari Rp 2 juta.
Ironisnya, bagi siswa yang belum melunasi pungutan tersebut, dikabarkan tidak diberikan nomor kartu ujian yang akan dilaksanakan pada Senin pekan depan, 23 November 2026.
Informasi ini disampaikan salah seorang wali siswa yang meminta namanya tidak disebutkan karena takut anaknya mendapatkan perlakuan tidak nyaman di sekolah.
Adapun Rincian Pungutan yang Dikeluhkan Wali Murid diantaranya,
- Uang SPP :Rp 115.000 / bulan untuk kelas X dan XI, Rp 175.000 / bulan untuk kelas XII
- Uang Gedung per Tahun:Rp 750.000 untuk kelas X, Rp 850.000 untuk kelas XI, dan Rp 1.200.000 untuk kelas XII tiap tahun
- Biaya Kelulusan / Wisuda:Lebih dari Rp 2.000.000
-Pembelian buku pandu atau LKS yang dikoordinir Guru sekolah
"Itupun masih ada biaya kelulusan didalamnya wisuda siswa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lebih, Mas," ungkap wali siswa tersebut.
Aktivis Tameng perjuangan rakyat anti korupsi (TAMPERAK ) jawa timir ,Sudarsono ,SH.mempertanyakan dasar hukum pungutan tersebut, mengingat SMAN 1 Grati adalah sekolah negeri yang sudah dibiayai melalui dana BOS dan BOPDA Provinsi Jawa Timur. Pungutan yang berlapis ini dinilai sangat memberatkan, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Media ini telah mengirimkan konfirmasi kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan terkait pungutan tersebut.
Dalam konfirmasi itu ditanyakan, apakah pungutan tersebut atas seizin Cabang Dinas, apakah bersifat wajib atau sukarela, bagaimana dasar hukumnya, serta bagaimana nasib siswa yang belum membayar dan terancam tidak mendapatkan nomor kartu ujian.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan, Erwan, merespon konfirmasi media tersebut.
"Selamat siang. Terima kasih atas informasi dan konfirmasi yang disampaikan. Kami mengapresiasi peran media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan," ujarnya.jumat ,20/11/2026.
Terkait dugaan pungutan di SMAN 1 Grati, Erwan menegaskan pihaknya akan segera melakukan klarifikasi dan pendalaman kepada kepala sekolah serta pihak-pihak terkait, khususnya mekanisme penarikan, sifat pembayaran, maupun dasar kebijakan yang digunakan.
"Perlu kami tegaskan bahwa setiap pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan negeri harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tidak boleh menjadi beban yang menghambat hak peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan," tegas Erwan.
Yang paling penting, Erwan menyoroti serius adanya informasi siswa yang tidak diberikan nomor kartu ujian karena persoalan pembayaran.
"Terkait informasi adanya peserta didik yang tidak diberikan nomor kartu ujian karena persoalan pembayaran, hal ini menjadi perhatian serius kami. Kami akan memastikan bahwa seluruh peserta didik tetap mendapatkan haknya untuk mengikuti ujian dan tidak boleh ada diskriminasi atau penghambatan layanan pendidikan karena ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi pembayaran," jelasnya.
Cabang Dinas Pendidikan, lanjut Erwan, akan melakukan pengecekan secara objektif. Apabila ditemukan praktik yang tidak sesuai ketentuan, akan dilakukan pembinaan dan tindak lanjut sesuai kewenangan serta peraturan yang berlaku.
"Kami berkomitmen menjaga agar penyelenggaraan pendidikan di wilayah Pasuruan berlangsung secara transparan, akuntabel, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan peserta didik," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMAN 1 Grati belum memberikan keterangan resmi terkait rincian pungutan tersebut.(ze)
