Liputan5news.com - Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa berbagai langkah efisiensi yang dilakukan tidak akan berdampak pada keberadaan maupun status pegawai PPPK. Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si., menanggapi kekhawatiran para tenaga PPPK soal isu pengurangan pegawai.
Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si., menyampaikan, Bupati Sidoarjo sudah menegaskan dalam apel sebelumnya bahwa tidak ada pengurangan maupun pemutusan hubungan kerja bagi PPPK. Pemkab, kata dia, justru menjaga agar pos belanja pegawai tetap aman tanpa mengorbankan tenaga PPPK.
Untuk menjaga stabilitas anggaran, Pemkab Sidoarjo melakukan efisiensi di beberapa sektor seperti perjalanan dinas, operasional harian, hingga pengeluaran BBM. Pemangkasan anggaran ini, menurut Misbah, sudah disepakati bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Efisiensi dilakukan di pos lain, bukan di pegawainya. Jadi PPPK tidak terdampak sama sekali,” tegas Misbah.
Ia juga menyebut penerapan work from home (WFH) setiap Jumat sebagai bagian dari upaya menekan biaya operasional. Dalam skema WFH, ASN tetap bekerja penuh dari rumah dan melakukan absensi secara daring.
Namun, tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menerapkan WFH. Berdasarkan surat Bupati, beberapa sektor layanan publik seperti kesehatan, Dinas Sosial, dan pendidikan tetap wajib bekerja penuh dari kantor.
Dengan langkah efisiensi yang terukur tersebut, Misbah memastikan bahwa anggaran belanja pegawai di Sidoarjo tetap aman.
“Kesimpulannya, tidak ada pengurangan ataupun pemutusan hubungan kerja bagi PPPK. Semua tetap bekerja seperti biasa,” pungkasnya.(Yanti)
