Pasuruan, Liputan5news.com - Sampai dengan Oktober 2025, program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), telah melampaui sasaran target awal yang ditentukan. Secara keseluruhan program tersebut mengalami kenaikan signifikan dari target semula 10.440 menjadi 16.139 satuan pendidikan. Sebagaimana siaran pers pada laman kementrian pendidikan sekolah dasar dan menengah. 09/10/2025.
Fakta lapang program revitalisasi kementrian pendidikan tersebut banyak kejanggalan pada pelaksanaan lapang,hal ini seperti yang ada pada pelaksanaan proyek revitalisasi di SDN nguling 2 kecamatan nguling kabupaten pasuruan,dimana beberapa kali media Liputan5 ini melakukan tinjauan dilokasi proyek tidak pernah ditemui adanya tenaga ahli konstruksi bangunan dari panitia pembangunan satuan pendidikan (P2SP) atau bahkan konsultan pengawas yang ditunjuk oleh kementerian pendidikan pada Dirjend pendidikan dasar .
dari pantauan media ini , proyek revitalisasi satuan pendidikan di SDN nguling 2 sebesar Rp.1.028.832.144 terdapat beberapa kejanggalan pada pekerjaan, seperti penggunaan pasir lokal yang masih banyak mengandung campuran tanah pada pekerjaan pengecoran di pembangunan ruang kantor , pengecoran tiang dinding yang tidak sesuai SPEK karena masih terlihat besi Tulangan ,hingga dugaan item pekerjaan yang diduga tidak dilakukan sesuai rancangan anggaran biaya (RAB).
Wuwul sugiharmi , sebagai penanggung jawab pelaksana,sekaligus menjabat kepala sekolah di SDN2 nguling saat dikonfirmasi media ini di ruanganya tidak bisa menjelaskan teknis pekerjaan ataupun proses pengawasan proyek revitalisasi di tempatnya bekerja."Yang paling tahu pekerjaan pak Rodhi pak ,nanti kembali saja ke sini .ungkap wuwul saat dikonfirmasi diruanganya .
Menanggapi hal tersebut, Holilurrohman ketua lembaga perlindungan konsumen (LPK) Bharata Pasuruan Raya ,meminta Dirjend pendidikan dasar pada kementrian pendidikan untuk melakukan evaluasi dan audit pekerjaan dengan menyesuaikan dengan RAB yang sudah ditentukan dan menjadi kesepakatan dengan P2SP SDN nguling 2.
"Kita segera mengirimkan surat ke kementerian pendidikan dan juga badan pemeriksa keuangan RI untuk melakukan evaluasi serta audit rinci terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan secara swakelola oleh pihak P2SP SDN nguling 2 tersebut.hal ini sebagai bentuk sosial kontrol masyarakat agar proyek yang bersumber dari APBN 2025 yang notabene pajak rakyat ini tidak dilakukan secara sembrono,apalagi demi mendapatkan keuntungan berlipat segelintir panitia pembangunannya.tegas ketua LPK Bharata ini.(ze)
