Pasuruan Liputan5News.com
Seolah tak puas dengan pungutan sebesar Rp.1.200.000 untuk tiap murid per tahunya ,kembali pihak SMKN 1 Winongan mengumpulkan walimurid pada kamis, 23/10/2025.pada pengumpulan walimurid tersebut pihak SMKN 1 Winongan melalui komite sekolah membuat kesepakatan pada musyawarah tersebut yang tidak bisa dihindari oleh peserta musyawarah tentang kembali melakukan penarikan sebesar Rp.300.000 tiap murid
Salah satu wali murid sampaikan pada awak media dengan gamblang disampaikan
,"Terus terang saya sangat keberatan setiap ujian disuruh bayar Rp. 300.000 kemudian setiap tahunnya juga suruh bayar Rp.1.200.000 dikali 3 tahun sudah berapa?",
,"katanya sekolah gratis buat makan saja kami sekeluarga masih susah sedangkan sekolah di SMKN Winongan wajib bayar bagaimana kalau begini jujur saja saya dan wali murid yang lain sangat keberatan", ujarnya.
Demikian juga wali murid lainnya dengan keluhannya menyatakan ,"Kok bisa disuruh bayar ini itu, dikemanakan dana BOS dari pemerintah selama ini, nanti ujung ujungnya nanti wali murid suruh menghadap ke sekolah disuruh bawa SKTM, (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Desa",
,"Dengan berbagai alasan yang bertele tele, tidak apa apa saya bayar tapi yang masuk akal mas, mana saya nanggung pembayaran wajib Rp.1.200.000 belum yang ini suruh bayar yang Rp.300.000 setiap ujian kalau tidak, pasti ada cuitan tidak bisa ikut ujian kami diundang untuk ikut rapat ini jawabannya pusing saya mas", pungkasnya.
Pihak SMKN 1 Winongan kabupaten Pasuruan,melalui Humasnya Yohan dan Misdi menyampaikan ,"Pihak lembaga sekolah hanya mengajukan program ke Komite sekolah, kemudian untuk urusan dilaksanakan atau tidaknya program kesemuanya adalah kebijakan dari Komite Sekolah, dan kesemuanya sudah diketahui oleh pihak Kacabdin sesuai yang tertuang dengan proposal yang diajukan", ungkapnya sebagaimana saat dikonfirmasi awak media .
Joko Santoso dari LP KPK Pasuruan pada media ini sangat menyayangkan pungutan yang harus dibebankan pada walimurid di saat ekonomi saat ini sedang tidak baik baik saja."lha ya ,dampak ekonomi yang ngos ngosan saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, kok pihak sekolah seolah tak peduli,malah menambah pungutan lagi ke walimurid." Pungutan terdahulu sebesar 1.200.000 itu sudah berat,kok malah minta tambahan pungutan 300.000 lagi,dengan memakai atas nama komite.sesal Joko.(Ze*)
