PROBOLINGGO - Tragedi meninggalnya siswi MAN 1 Kota Probolinggo, Dewi Sinta (16), yang tewas terlindas bus karyawan PT Kutai Timber Indonesia (KTI) di Jalan Mastrip, Kamis (12/11/2026) sore, terus menuai desakan publik.
Ketua Ormas Squad Nusantara Probolinggo Raya, *Bambang Hartono*, menyampaikan sikap resmi organisasinya. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya memproses sopir, tetapi juga menelusuri akar masalah operasional armada bus karyawan di wilayah kota.
"Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhumah Dewi Sinta. Ini bukan sekadar kecelakaan, ini alarm keras soal keselamatan jalan di kawasan pendidikan," ujar Bambang Hartono kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Dalam pernyataannya, Squad Nusantara Probolinggo Raya menitikberatkan pada tiga tuntutan:
*1. Audit Perizinan Armada Bus Pranata*
Bambang mendesak Dinas Perhubungan Kota Probolinggo bersama Polres Probolinggo Kota untuk membuka dan mengaudit perizinan armada bus yang dioperasikan untuk antar-jemput karyawan.
"Apakah armada bus Pranata ini sudah sesuai perizinannya? Apakah izin trayeknya, KIR-nya, dan izin operasionalnya masih berlaku dan sesuai dengan rute yang dilalui? Ini harus dibuka secara transparan. Jangan sampai bus besar beroperasi tanpa pengawasan yang ketat," tegasnya.
Menurut Bambang, jika ditemukan pelanggaran administrasi maupun teknis, maka harus ada sanksi tegas, termasuk pencabutan izin operasional sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
*2. Bus Karyawan Dilarang Melintasi Jalur Kota / Padat Kendaraan*
Squad Nusantara juga mengimbau agar armada bus karyawan tidak lagi melewati jalur dalam kota yang padat kendaraan dan kawasan sekolah.
"Kami menghimbau kepada perusahaan dan Dishub agar armada bus karyawan tidak melewati jalur kota yang padat. Jalan Mastrip, depan SMKN 2, kawasan sekolah, itu jalur rawan. Cari jalur alternatif, atau buatkan halte khusus di luar kota," kata Bambang.
Ia menilai, keberadaan bus besar yang lalu-lalang di jam pulang sekolah sangat membahayakan pelajar. Apalagi, persoalan halte bus karyawan ini sudah berkali-kali disuarakan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
*3. Owner dan Pabrik KTI Wajib Berikan Santunan*
Terakhir, Bambang meminta pihak owner dan manajemen pabrik KTI untuk menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial kepada keluarga korban.
"Kami meminta kepada pihak owner dan pabrik KTI untuk memberikan santunan yang layak kepada keluarga korban meninggal dunia. Jangan sampai keluarga ditinggalkan berjuang sendiri. Ini bentuk empati dan tanggung jawab perusahaan," ujarnya.
Bambang menegaskan, santunan tersebut tidak menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan. Namun, menurutnya, perusahaan tidak boleh lepas tangan hanya karena kasus sudah ditangani polisi.
"Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami minta DPRD Kota Probolinggo segera menggelar hearing bersama Dishub, Polres, dan PT KTI. Jangan abaikan keluarga korban," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP Marjono, telah membenarkan kecelakaan tersebut melibatkan bus karyawan PT KTI Nopol N-7672-UR dan sepeda motor Honda Beat N-3688-QI yang dikendarai korban. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.(red)
