Liputan5news.com - Sidoarjo. Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Makan Bergizi Gratis (Forkom MBG) se-Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi damai di depan Pendopo Delta Wibawa, Senin (29/6/2026).
Aksi tersebut dipimpin Ketua Forkom MBG Ubaidillah Nurdin dan diterima langsung Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana didampingi Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih serta Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang.
Massa menyampaikan petisi berisi enam poin sikap. Pertama, mendukung penuh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai telah membantu pemenuhan gizi anak, meningkatkan omzet petani, nelayan, pedagang pasar lokal, serta membuka lapangan kerja bagi relawan.
Kedua, meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mengawal dan bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi MBG berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Ketiga, massa menyerukan "MBG Lanjutkan" agar program nasional tersebut tetap berjalan dan terus ditingkatkan. Mereka juga mengusulkan agar Program MBG memiliki landasan hukum berupa undang-undang tersendiri sebagai dasar penganggaran melalui APBN.
Selain itu, Forkom MBG juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Dalam petisinya, Forkom MBG menyebut aksi damai diikuti sekitar 10.000 peserta. Namun, berdasarkan keterangan koordinator aksi di lapangan, jumlah massa yang hadir diperkirakan sekitar 8.000 orang dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Forkom MBG Ubaidillah Nurdin menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang membawa banyak manfaat sehingga harus tetap dilanjutkan.
"Kalau ada pelayanan yang kurang baik, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki, bukan dihentikan. Program nasional ini sangat mulia karena manfaatnya dirasakan banyak masyarakat. Jangan hanya melihat sisi negatifnya, tetapi juga dampak positifnya," ujar Ubaidillah.
Ia menambahkan, peserta aksi berasal dari berbagai latar belakang, mulai nelayan, pedagang, pemasok bahan pangan, pengelola SPPG hingga relawan.
"Kurang lebih ada 8.000 orang yang mengikuti aksi damai ini," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan kondusif. Menurutnya, seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
"Alhamdulillah aksi berjalan damai. Karena ini merupakan program nasional dari Bapak Presiden Prabowo, seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami terima dan segera kami laporkan kepada pimpinan," ujar Mimik.
Terkait sejumlah SPPG yang saat ini berstatus suspend, Mimik mengatakan evaluasi akan terus dilakukan agar pelayanan semakin baik dan kejadian serupa tidak terulang.
"Kami akan terus melakukan evaluasi sehingga ke depan pelaksanaannya semakin baik dan tidak menimbulkan persoalan lagi," ucapnya.
Menanggapi aspirasi mengenai pembayaran kepada SPPG saat program dihentikan sementara, Mimik menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
"Berdasarkan data yang disampaikan Pemkab Sidoarjo, saat ini terdapat 19 SPPG berstatus suspend dari total 178 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya.(Yanti)
