Probolinggo, Liputan 5nwes.com
30 Februari 2026 – Warga yang tinggal di tiga kecamatan di Kabupaten Probolinggo menolak rencana penggunaan jembatan darurat tipe Bailey dalam pelaksanaan proyek penggantian jembatan di ruas jalan Tongas – Lumbang – Sukapura. Penolakan ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa struktur jembatan tipe tersebut tidak mampu menopang beban kendaraan yang melintas, sehingga berisiko terjadi keruntuhan.
"Kami lebih berharap jembatan darurat yang dibangun menggunakan sistem gorong-gorong. Jika harus menggunakan jembatan Bailey, kami sangat khawatir akan terjadi keruntuhan seperti peristiwa yang pernah terjadi di daerah lain," ujar Hasyim, salah seorang warga asal Desa Wringinanom, Kecamatan Tongas.
Menurut Hasyim, proyek peningkatan Jembatan Kulak dan Jembatan Krajan III di ruas jalan tersebut seharusnya dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kelancaran mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Pasalnya, ruas jalan ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai jalur utama pariwisata menuju kawasan Gunung Bromo dan juga merupakan kawasan industri yang memiliki sejumlah pabrik beroperasi.
"Jika penggunaan jembatan Bailey dipaksakan, dipastikan bus pariwisata tidak akan dapat melintasi jalur ini. Dampaknya akan sangat besar bagi sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah," tegasnya.
Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan bahwa keberadaan pabrik-pabrik di wilayah Tongas dan Lumbang juga menuntut kelancaran akses jalan yang memadai. Banyak karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut bergantung pada jalur ini untuk beraktivitas. Jika terjadi pembatasan lalu lintas atau gangguan kelancaran perjalanan, dikhawatirkan ribuan tenaga kerja akan terkena imbasnya, bahkan berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja sementara hingga proses pembangunan jembatan selesai.
"Kami berharap pihak pengambil kebijakan dapat mempertimbangkan kembali rencana ini, memikirkan segala dampak yang akan ditimbulkan, dan segera menemukan solusi terbaik. Yang kami inginkan adalah pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, namun roda ekonomi dan mobilitas masyarakat tetap dapat berjalan lancar seperti biasa," pungkasnya.
Sementara itu, tim wartawan telah berusaha melakukan konfirmasi keterangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah I Kabupaten Probolinggo dan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait penolakan yang disampaikan warga.(tim)
