Probolinggo — liputan5news com Pemindahan pagar proyek oleh PT Brantas Abipraya (Persero) di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, memicu polemik di tengah masyarakat. Sejumlah warga menilai pemindahan pagar tersebut seolah merupakan bentuk penyerobotan lahan. Namun, pihak perusahaan menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sesuai batas lahan resmi berdasarkan hasil koordinasi dengan perangkat desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo.
Menurut keterangan PT Brantas Abipraya, pagar yang sebelumnya terpasang merupakan pagar sementara untuk keperluan pengamanan selama pengerjaan proyek berlangsung. Tujuannya agar area proyek aman dari aktivitas warga sekitar yang melintas atau beraktivitas di lokasi pekerjaan.
> “Pagar lama hanya bersifat sementara untuk pengamanan proyek. Setelah pekerjaan selesai, pagar kami geser sesuai batas yang telah ditentukan oleh BPN Probolinggo,” ujar salah satu perwakilan PT Brantas Abipraya saat dikonfirmasi, Jumat (4/10/2025).
Sebelum dilakukan pemindahan, pihak perusahaan mengaku telah berkoordinasi dengan perangkat Desa Sentong. Namun, diduga terjadi miskomunikasi di lapangan yang menyebabkan sebagian warga salah memahami proses tersebut.
Pihak BPN Probolinggo disebut telah menetapkan batas resmi lahan proyek yang menjadi acuan dalam pemindahan pagar. Penyesuaian dilakukan agar posisi pagar sesuai dengan batas tanah yang sah secara hukum.
Menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat, PT Brantas Abipraya menyatakan akan segera melakukan klarifikasi resmi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk meluruskan informasi dan mencegah kesimpangsiuran di lapangan.
> “Kami memahami adanya keresahan masyarakat. Karena itu, dalam waktu dekat PT Brantas Abipraya akan memberikan klarifikasi resmi agar tidak terjadi simpang siur informasi. Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik dan terbuka,” tambah perwakilan perusahaan.
Hingga kini, situasi di lokasi proyek dilaporkan tetap kondusif. Pemerintah desa bersama pihak perusahaan berkomitmen menjaga komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman lanjutan di masyarakat.(hs)
