Surabaya, Liputan5News.com – Rombongan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (TAMPERAK) Jawa Timur melakukan kunjungan koordinasi resmi ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (4/6/2026). Pertemuan ini bertujuan membahas mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis untuk membangun sinergi erat antara lembaga auditor negara dengan kekuatan kontrol sosial dari masyarakat sipil.
Sudarsono, S.H., selaku Koordinator Aliansi LSM Jawa Timur sekaligus Ketua DPW LSM TAMPERAK, menegaskan bahwa kedatangan pihaknya murni dalam rangka mendukung, bukan untuk mengganggu atau mengintervensi tugas dan wewenang BPK RI.
"Kami hadir di sini bukan untuk mengintervensi jalannya pemeriksaan atau kewenangan BPK, melainkan untuk memperkuat fungsi pengawasan yang sudah ada. Kehadiran masyarakat adalah pelengkap agar pengelolaan keuangan negara lebih transparan dan akuntabel," ujar Sudarsono.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Daerah DPW LSM TAMPERAK, Zainal Arifin, S.Pd., menambahkan bahwa visi besar BPK RI yaitu "Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara yang Bermanfaat untuk Rakyat" tidak dapat berjalan maksimal hanya dengan kekuatan internal lembaga saja. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan.
"Kami dari LSM siap menjadi 'mata ketiga' di lapangan. Setiap temuan atau indikasi penyimpangan yang kami dapatkan akan kami serahkan secara resmi kepada BPK untuk ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki instansi ini. Kami ingin menjadi mitra strategis yang andal," tegas Zainal Arifin.
Dalam pertemuan tersebut, Sudarsono juga mendorong agar BPK RI Perwakilan Jatim lebih gencar melakukan sosialisasi terkait mekanisme penyampaian aduan. Pihaknya meminta penjelasan mengenai kanal-kanal resmi penyampaian informasi atau dugaan penyimpangan keuangan negara yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Sebagai bentuk komitmen, para pegiat LSM berjanji akan menyebarluaskan informasi tersebut hingga ke tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat umum.
Selain itu, dibahas pula akses terhadap data keuangan negara melalui mekanisme Pelayanan Informasi Publik (PPID). Pihak TAMPERAK secara khusus meminta panduan teknis mengenai cara mengakses Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah berstatus final dan dapat diumumkan.
"Kami meminta panduan terkait akses Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sudah final melalui layanan PPID. Mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, data keuangan negara adalah data terbuka. Dengan kemudahan akses ini, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan jauh lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Sudarsono.
Inisiatif dan langkah yang diambil oleh LSM TAMPERAK mendapatkan sambutan yang sangat positif dari pihak BPK RI Perwakilan Jatim. Anik, petugas dari Bidang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang mengelola pelayanan informasi publik di BPK RI Jatim, menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah harapan besar lembaganya.
"Pengawasan terhadap keuangan negara tidak akan cukup jika hanya dilakukan oleh pihak kami sendiri. Keterlibatan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sangat kami harapkan dan kami apresiasi tinggi. Sinergi seperti ini adalah kunci utama mewujudkan Jawa Timur yang bebas dari praktik korupsi," jelas Anik saat memaparkan skema tata cara pelaporan dugaan penyimpangan kepada rombongan LSM.
Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan untuk terus mempererat komunikasi dan koordinasi, sehingga setiap potensi penyimpangan anggaran dapat segera terdeteksi dan ditindak demi menjaga kekayaan negara agar tetap bermanfaat bagi rakyat.(tim)
