Probolinggo – Liputan5News.com
Pemandangan memprihatinkan terjadi di depan SDN Sumberbulu 2, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, pada Sabtu (4/4/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.
Sejumlah siswa sekolah dasar terlihat harus mengambil omprengan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara menyeberangi jalan raya kabupaten yang cukup ramai kendaraan. Ironisnya, makanan tersebut tidak diantar langsung ke sekolah mereka, melainkan hanya diturunkan di SDN Sumberbulu 1 yang berada tepat di seberangnya.
Diketahui, SDN Sumberbulu 1 dan SDN Sumberbulu 2 hanya berjarak sekitar 40 meter dan dipisahkan oleh jalan raya yang padat lalu lintas. Namun, siswa SDN Sumberbulu 2 justru diminta mengambil sendiri makanan tersebut ke sekolah sebelah.
Bahkan, beberapa siswa terlihat membawa 10 hingga 20 omprengan sekaligus sambil menyeberang jalan tanpa pengamanan yang memadai.
Salah satu siswa berinisial AN mengaku bahwa dirinya memang diperintah untuk mengambil makanan tersebut.
“Iya pak, kami yang disuruh ambil. Mobil SPPG tidak antar ke sekolah kami, hanya sampai di SDN Sumberbulu 1,” ujarnya kepada tim Liputan5News.com.
Berdasarkan pantauan di lokasi, mobil pengangkut MBG tersebut berasal dari SPPG Yayasan Badrut Tamam Jorongan Leces #002.
Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG bernama Yunus mengakui bahwa distribusi tidak dilakukan langsung ke dua sekolah.
“Sebenarnya kami setiap hari koordinasi dengan pihak sekolah, tapi karena keterbatasan waktu dan sopir, takut tidak cukup waktu, jadi hanya diturunkan di satu titik,” jelasnya.
Namun kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan siswa, mengingat mereka harus menyeberangi jalan raya tanpa pengawasan khusus sambil membawa beban makanan.
Tak hanya itu, kualitas menu MBG yang diterima siswa juga menuai sorotan. Paket makanan yang dibagikan terdiri dari:
1.Susu Frisian Flag 110 ml
2.Burger mini dengan selada dan irisan tomat
3.Gorengan Naget ukuran kecil
Menu tersebut disebut memiliki nilai anggaran Rp10.000 untuk kelas 3–6, dan Rp8.000 untuk kelas 1–2. Perbedaannya hanya pada ukuran porsi dan tambahan lauk.
Hal ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat, karena jika dibandingkan dengan harga pasaran, menu tersebut dinilai tidak sebanding.
Selain itu, keberadaan dapur SPPG yang telah disubsidi pemerintah pusat juga dipertanyakan. Pasalnya, makanan diduga tidak diproduksi sendiri, melainkan dibeli dari supermarket.
DPD LIRA Kabupaten Probolinggo melalui Sudarsono, SH, turut angkat bicara. Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
“Ini sangat memprihatinkan. Sudah ada dapur yang disubsidi, tapi tidak dimanfaatkan. Para pemangku kepentingan, khususnya BGN daerah, harus segera mengevaluasi. Jika perlu, SPPG seperti ini ditindak tegas atau ditutup,” tegasnya.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pihak terkait, mengingat keselamatan siswa serta kualitas program MBG seharusnya menjadi prioritas utama.(tim)
